INDOPOS.CO.ID – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Cikarang, pada Jumat (27/01). Menkeu menggelar dialog dengan para pelaku usaha pengguna jasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berasal dari wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta. Dari kunjungan tersebut, Menkeu menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit sekalipun, seperti pandemi.
“Indonesia telah mengelola pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Ini tentu merupakan sebuah kinerja yang luar biasa. Namun, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru. Di tahun 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi,” ujar Sri Mulyani.
Untuk mampu melewati kondisi tersebut, Menkeu mengatakan pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat. Pemerintah melalui Bea Cukai pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Hal tersebut juga menjadi perwujudan tugas dan fungsi yang diemban Bea Cukai, yaitu trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri. Upaya ini terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di tahun 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi dan kontribusi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 secara umum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi krisis yang diprediksikan terjadi pada tahun 2023.
Sebagai rincian, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1% dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar 3%. Dari sisi investasi, di tahun 2021 penambahan investasi meningkat sebesar Rp103 milliar pada perusahaan KB dan Rp30,59 milliar pada perusahaan KITE. Untuk indirect economic activity, di tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional. Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78%), sektor perdagangan (165,32%), makanan (173,62%), dan transportasi (128,52%). Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52%), disusul transportasi (55,58%), perdagangan (35,04%), dan akomodasi (24,64%).
Selain menggelar dialog dengan para pelaku usaha, dalam kunjungan tersebut Menkeu juga berkesempatan meninjau Cikarang Dry Port (CDP), untuk melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS) itu. Berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Cikarang, CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.
Saat ini, untuk dapat menghadapi potensi tantangan ke depan dalam menyediakan layanan yang semakin baik, CDP bersinergi dengan Bea Cukai Cikarang melakukan transformasi perbaikan proses bisnis. Transformasi tersebut mencakup penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, dan pengembangan system, seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan CEISA. Transformasi ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai inisiatif besar nasional yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok. Mendukung hal ini, berbagai instansi kementerian/lembaga pun sudah terkoordinasi dalam memberikan pelayanan yang optimal, termasuk Kemenkeu.
“Kemenkeu berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melayani dunia usaha agar makin kompetitif dan produktif dengan penerapan kebijakan yang mendukung dunia usaha. Penerapan kebijakan dan prosedur yang semakin baik juga menjadi komitmen Presiden, untuk menjadikan Indonesia destinasi investasi, sehingga kita tidak hanya berinvestasi di domestik tetapi juga untuk ekspor,” imbuh Sri Mulyani.
Menkeu pun mengapresiasi kinerja Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Cikarang yang pada tahun 2022 menjadi salah satu pemberi fasilitas tempat penimbunan berikat (TPB) terbesar nasional. Apresiasi Menkeu juga ditujukan kepada stakeholders atas kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai. “Kinerja Bea Cukai telah sangat baik dalam dua tahun terakhir, bahkan selama pandemi Bea Cukai dapat mempertahankan penerimaan negara. Khusus untuk Bea Cukai Cikarang, telah bekerja luar biasa dalam memperbaiki pelayanan dan mengupayakan penerimaan negara hingga melebihi target. Kinerja positif ini tentunya tak lepas dari dukungan stakeholders dalam upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan Bea Cukai yang berdampak baik bagi perekonomian nasional. Semoga Bea Cukai dan para stakeholders dapat terus bekerja sama mewujudkan iklim usaha yang kondusif terutama pada sektor perdagangan dan industri,” tutup Sri Mulyani. (ipo)
