INDOPOS.CO.ID – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyinggung klaim big data Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai penundaan Pemilu 2024. Itu serupa dengan tuduhan yang dialaminya.
Haris dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut. Lantaran percakapan keduanya di kanal YouTube, meski itu merujuj riset dan kajian.
“Soal Big Data itu menunjukan ketika Luhut Binsar Panjaitan tidak mau menjelaskan, itu semacam hal yang tuduhan disampaikan ke kita,” kata Haris saat jumpa pers virtual, Jakarta, Sabtu (19/3/2022).
Anggapan terlapor bahwa diskusi dalam kanal Youtube-nya tersebut seakan hanya isapan jempol belaka. Namun, ketika Luhut tak bisa menjelaskan soal temuan big data, sikapnya justru dipertanyakan.
“Saya bersama Fatia ini seolah-olah bicara yang bohong. Tapi, ketika Luhut bicara Big Data dan tidak bisa menjelaskan, kita jadi bertanya-tanya kepana dia bertindak tidak gentle,” ujar Haris.
“Ketika mendesak kita untuk buka data, tapi ketika dikejar untuk buka data dia (Luhut) juga tidak bicara,” tambahnya.
Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.
Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.
Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai perusahaan milik Luhut. (dan)