INDOPOS.CO.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana mengajukan gugatan Praperadilan melawan Menteri Perdagangan (Mendag). Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan atas kasus mafia minyak goreng.
“Rencana gugatan akan kami lakukan besok Selasa (29/3/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Koordinator MAKI Bonyamin Saiman dalam keterangan, Senin (28/3/2022).
Menurut dia, alasan permohonan gugatan tersebut di antaranya: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI selaku atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Kementerian Perdagangan RI atas penyidikan dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Perdagangan.
Dimana hingga sejak 2017 Termohon telah memiliki jumlah PPNS di Kementerian Perdagangan sebanyak 73 orang untuk PPNS-Perlindungan Konsumen dan PPNS-Perdagangan sehingga semestinya PPNS tersebut mampu melakukan Penyidikan atas kasus langka dan mahalnya minyak goreng.
“Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perlindungan konsumen dan tindak pidana perdagangan atas kasus minyak goreng langka dan mahal yang diduga dilakukan oleh sejumalah Oknum pengusaha atau disebut mafia Minyak Goreng oleh Menteri Perdagangan RI,” katanya.
“Hilangnya dan mahalnya minyak goreng di pasaran diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan. Oknum tersebut mempermainkan stok dan harga minyak goreng, hingga masyarakat kesulitan mendapatkan di pasaran,” imbuhnya.
Lalu, lanjut dia, bahwa pada hari Jumat (18/3/2022) Menteri Perdagangan telah menyampaikan pihaknya sudah mengantongi nama para calon tersangka pelaku penimbun minyak goreng dan akan diungkapkan pada hari Senin (21/3/2022).
“Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dibawah Termohon telah melakukan Penyidikan dugaan tindak pidana tersebut dan menemukan Tindak Pidananya berupa Tindak Pidana Perdagangan dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen berdasarkan ketentuan KUHAP, Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan,” terangnya.
Menurut termohon melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menyampaikan mekanisme penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh calon tersangka adalah sebagai berikut: minyak curah subsidi dilarikan ke industri menengah atas, minyak goreng curah subsidi dikemas ulang menjadi minyak goreng premium, minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri, bahwa diduga terdapat Tindak Pidana UU Perlindungan Konsumen.
“Bahwa Minyak Goreng diduga telah terjadi penimbunan besar-besaran di berbagai gudang dengan maksud menunggu harga jual lebih tinggi sehingga diduga menyalahi Tindak Pidana Undang – Undang Perdagangan Pasal 106 dan 107 (pelaku penimbunan),” terangnya.
“Sehingga minyak goreng langka karena terjadi penimbunan untuk menahan harga hingga tinggi dan minyak goreng untuk masyarakat dikumpulkan dan kemudian dijual ke luar negeri dengan harga empat kali lipat,” imbuhnya.
Bahwa dengan demikan Penyidikan telah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup dan telah memenuhi unsur tindak pidana dan Termohob bersiap menetapkan Tersangka sebagaimana statemen dan pengumuman Menteri Perdagangan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dalam Rapat Kerja dengan DPR RI dan telah dimuat media massa.
Alasan permohonan lainnya, masih ujar dia, bahwa hingga pengajuan Prapeadilan aquo, termohon belum menetapkan / menyampaikan nama tersangka. Sehingga atas tindakan termohon belum menetapkan / menyampaikan nama tersangka adalah bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan melawan hukum.
“Bahwa melalui Praperadilan ini pemohon mohon kepada hakim tunggal pemeriksa perkara untuk menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan termohon selaku atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang sedang melakukan Penyidikan atas mekanisme dan dugaan tindak pidana diatas, secara materiil dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk menetapkan tersangka,” ungkapnya. (nas)