INDOPOS.CO.ID – Presiden Jokowi harus berani evaluasi kinerja menteri perdagangan (Mendag), kepala badan pangan nasional dan Direksi Komisaris BUMN Pangan. Mereka yang bertanggung jawab menjaga ketahanan pangan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pemerhati Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pangan Achmad Hafiz dalam keterangan, Rabu (6/4/2022).
Menurut dia, harus ada upaya konektivitas antara hulu dan hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Selama ini komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Badan Pangan Nasional hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.
“Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini karena minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilir dikelola oleh perusahaan swasta,” katanya.
Untuk itu, dikatakan dia, pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN Holding Pangan, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN tersebut pemerintah bisa melakukan kontrol permasalahan minyak goreng.
“Saat ini BUMN Pangan seperti Rajawali Nusindo anak perusahaan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Bulog dan PPI hanya sebagai distribusi minyak goreng bukan produsen minyak goreng,” ungkapnya.
“Penugasan permasalahan minyak goreng di BUMN Pangan hanya distribusi dari produsen minyak goreng swasta, saat ini saja minyak goreng tidak tersedia di BUMN PPI dan Rajawali Nusindo,” imbuhnya.
Permasalahan harga dan stok minyak goreng, lanjut dia, akan menjadi kendala. Selama tidak ada kebijakan yang tepat dari Menteri Perdagangan untuk menjadikan BUMN Pangan sebagai produsen minyak goreng.
“Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk minyak goreng untuk masyarakat bukanlah solusi cerdas mengatasi harga dan stok minyak goreng dari hulu ke hilir,” katanya.
Ia menjelaskan, harus ada langkah konkrit agar permasalahan minyak goreng ini bisa segera diselesaikan.
“Kemendag bersama satgas pangan, TNI/ Polri dan BUMN Pangan harus bisa menekan harga minyak goreng. Agar tidak memberatkan masyarakat dan pedagang, serta mampu menjaga stok dari hulu ke hilir,” terangnya.
Diketahui Pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat pada April 2022. Program BLT minyak goreng ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.
Target penerima bansos BLT minyak goreng ini adalah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
Sedangkan total penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL.
Rencananya, BLT minyak goreng akan diberikan pada April, Mei dan Juni sebesar Rp100.000 per bulan per KPM. BLT minyak goreng dibayarkan sekaligus pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat nantinya akan menerima bantuan senilai Rp 300.000. (nas)