INDOPOS.CO.ID – Presiden melarang para menterinya bicara penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
“Larangan Presiden itu sangat jelas dan konkrit. Ketegasan itu sekaligus menunjukkan kekecewaan Presiden kepada menteri-menterinya,” ujar Komunikolog Emrus Sihombing melalui gawai, Kamis (7/4/2022).
Beberapa pekan belakangan ini, menurut dia, beberapa menteri mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, dengan menggunakan berbagai kemasan pesan komunikasi, baik tersurat maupun tersirat.
“Contoh pesan tersirat, memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda,” ungkapnya.
Ketegasan Presiden tersebut, dikatakan dia, sangat konsisten dengan pernyataan sebelumnya terkait hal yang sama. “Ketika itu ia mengatakan, “… ada tiga, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” bebernya.
Karena itu, menurut dia, menteri yang (merasa) ditegor sejatinya mengundurkan diri saja dari jabatan menteri, jika masih punya “muka”. Lain halnya jika sudah tidak punya “muka”.
“Ada 2 menteri, satu menko dan satu menteri sabagai bagian dari menko tersebut yang gradasi intensitasnya tinggi “men-TOA-kan” penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden ke ruang publik,” katanya.
“Satu menteri yang juga ketua umum partai, menyampaikan subyek yang relatif sama ke ruang publik, namun dengan gradasi sangat rendah. Sebab, ucapannya itu tidak agenda politik di fraksinya di Senayan. Bisa jadi menteri yang bersangkutan hanya sekedar menyampaikan pesan dari orang/aktor politik yang mempunyai motif komunikasi politik prakmatis,” imbuhnya.(nas)