INDOPOS.CO.ID – Pemerintah dinilai minim antisipasi terhadap potensi kemacetan yang bakal terjadi pada mudik lebaran 2022 ini. Ini bisa dilihat dari minimnya edukasi dan tidak adanya aturan yang ketat terhadap masyarakat yang hendak mudik baik terkait potensi kemacetan maupun potensi meledaknya kasus Covid-19 pasca mudik.
Pengamat Kebijakan Publik Dr Trubus Rahadiansyah menegaskan, seharusnya pemerintah mengeluar peraturan khusus terkait pemudik dari Jabodetabek agar melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan.
“Tetapi pemerintah tidak melakukan itu. Pemerintah hanya sebatas melakukan imbauan semata. Pemerintah sudah tahu dan menyadari bahwa antusiasme masyarakat untuk mudik sangat tinggi karena selama dua tahun tidak mudik akibat pandemi Covid-19. Seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan khusus sehingga perusahaan-perusahaan mengizinkan para karyawannya untuk mudik lebih awal sehingga terhindar dari kemacetan,” katanya kepada indopos.co.id, Senin (25/4/2022).
Trubus juga mengingatkan pemerintah terkait tragedi Brexit 2016 jangan sampai terulang kalau kurang matang dalam mempersiapkan pelayanan arus mudik tahun 2022 ini.
“Siapkan posko-posko. Selain posko kesehatan, siapkan juga posko untuk pemudik beristirahat. Siapkan makanan dan minuman untuk pemudik yang kehabisan bekal. Siapkan posko vaksinasi juga,” ujarnya.
Lebih jauh Trubus mengatakan, pemerintah juga minim edukasi terhadap masyarakat yang mudik menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi. Seharusnya, kata Trubus, masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua melalui jalur alternatif perlu diedukasi agar tidak membawa anak kecil karena berbahaya di tengah musim hujan saat ini.
“Pemerintah harus mengedukasi masyarakat terlebih dahulu khususnya masyarakat yang mudik menggunakan sepeda motor. Ajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan optimalkan program mudik gratis sehingga masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi saat mudik baik kendaraan roda dua maupun roda empat,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, lanjut Trubus, pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat terkait potensi meledaknya kasus Covid-19 pasca mudik kalau masyarakat tidak taat protokol kesehatan selama mudik dan merayakan lebaran Idulfitri di kampung halaman.
“Pasang spanduk yang bertuliskan imbauan protokol kesehatan di sepanjang jalur mudik. Petugas juga harus melakukan imbauan kepada para pemudik agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tandasnya.
Selain itu, kata Trubus, perlu kerja sama dengan RT/RW sehingga ketika masyarakat hendak mudik diingatkan untuk hati-hati bahaya mudik.
Trubus juga mengatakan daerah tujuan mudik juga perlu melakukan persiapan jika terjadi kasus Covid-19 harus segera mengambil langkah penanganan sehingga tidak terjadi ledakan kasus.
Terkait pasca mudik, kata Trubus, wilayah Jabodetabek harus menyiapkan langkah khusus untuk mencegah terjadinya ledakan kasus Covid-19.
“Tracing dan testing harus ditingkatkan lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membawa orang baru ke Jabodetabek. Ini kan perlu edukasi. Namun pemerintah tidak melakukan itu,” pungkasnya.
Trubus mengatakan untuk solusi pasca mudik, pemerintah harus melibatkan seluruh stakeholder baik itu RT/RW, ormas-ormas maupun lembaga/instansi lainnya agar mengedukasi masyarakat terkait tracing dan testing perlu gencar dilakukan.
“Aplikasi PeduliLindungi harus diaktifkan betul. Mereka yang muncul warna merah atau hitam bisa diambil tindakan seperti karantina dan lain-lain. Apalagi kesadaran masyarakat untuk vaksinasi booster saat ini masih sangat rendah,” ujarnya. (dam)
