INDOPOS.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi deklarasi dukungan dari kelompok eks HTI dan FPI untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden periode 2024-2029. Pemprov DKI ditegaskan tak bisa ditarik masuk ranah politik.
“Pemprov (DKI Jakarta), kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung. Kita harus independen, mandiri, dan netral,” kata Riza di Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Bahkan pihaknya tidak melakukan politik praktis. Mengenai dukungan terhadap salah satu calon presiden tak dipermasalahkan dan tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Jadi kami menyikapi dukung mendukungnya, sesuai dengan aturan dan ketentuan,” ucap Ariza.
“Namanya pemerintah pusat sampai daerah itu tidak berpolitik praktis. Tapi kalau ada massa yang mencalonkan a, b, c, d itu hak masyarakat, sejauh disampaikan dengan tertib aturan dan ketentuan,” tambahnya.
Selama deklarasi dukungam tersebut mengikuti aturan yang berlaku tentu itu hak setiap orang . Maka harus menghormati pilihan mendukung atau pun tidak mendukung satu calon dalam Pilpres 2024.
“Dukung siapa aja kan punya hak dan dipilih dan memilih, termasuk mendukung atau tidak mendukung satu calon itu hak warga,” ucap Ariza.
“Kita hormati, itu hak warga, negara kita negara yang demokratis. Sejauh ini pemilu baik, kita berharap pemilu nanti kita bisa lebih baik lagi,” sambungnya.
Kelompok orang menamakan diri sebagai Majelis Sang Presiden menggelar acara bertajuk “Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai Presiden RI 2024-2029”. Acara tersebut bentuk dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai Presiden Republik Indonesia 2024.
Acara berlangsung di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022). Ada sedikit ketegangan ketika acara hendak dimulai lantaran ada empat bendera yang diduga sebagai atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di atas panggung acara. (dan)