INDOPOS.CO.ID – Penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir
Hasan Baraja dan kawan-kawan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menunjukkan kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangan yang diterima indopos.co.id, Senin (13/6/2022).
Kelompok tersebut, menurut dia, terus tumbuh seiring dengan kinerja pemerintah dalam mempromosikan dan menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Jika kinerja badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara, khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap bangsa,” terangnya.
Demikian juga jika kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme,” imbuhnya.
Ia mengatakan, langkah kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka UU Terorisme, secara normatif lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan UU Terorisme. Karena kelompok KM ini sesungguhnya tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme, kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda.
“Penindakan terbatas yang menjerat pimpinan KM juga dinilai tepat, karena pimpinan dan pengurus telah secara nyata mengusahakan gagasan KM itu terwujud,” ungkapnya.
Apa yang dilakukan oleh Polri melalui Polda Metro Jaya, lanjut dia, adalah bagian dari pencegahan intoleransi yang tepat yang selama ini seringkali dibiarkan hingga kelompok-kelompok tertentu mewujud menjadi tindakan radikalisme kekerasan dan terorisme.
“Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme,” ucapnya.
“Pencegahan dengan berbagai pendekatan harus jadi prioritas berbagai badan-badan negara dan juga aparat hukum,” imbuhnya. (nas)
