INDOPOS.CO.ID – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan amplop berwarna cokelat saat dimintai klarifikasi oleh Dewan Kehormatan PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). Ternyata itu berisi aspirasi dari sejumlah warga Papua.
“Pagi tadi saya didatangi mama-mama Papua di rumah saya. Dan mereka menyampaikan ada problem pembangunan yang ada di sana,” kata Ganjar di Jakarra, Senin (24/10/2022).
Ia membawa amplop tersebut berbarengan dengan agenda pemanggilannya oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
“Karena hari ini saya dipanggil Sekjen, dipanggil pak Komar (Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P) dan beliau dari sana jadinya saya kasihkan ke beliau. Itu urusan pembangunan saja,” tutur Ganjar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan sekira pukul 16.00 WIB. Adapun pemanggilannya ke Kantor DPP PDI Perjuangan itu tertuang dalam surat bernomor 4545/IN/DPP/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 perihal untuk klarifikasi pernyataannya soal pencapresan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan, sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo terkait pernyataannya siap menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, keputusan sanksi yang dijatuhkan kepada kader partai berlambang kepala banteng itu berdasar penilaian organisasi.
“Supaya keadilan ditegakan ke seluruh anggota. Kami saya saampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” ucap Komarudin.
Pernyataan Ganjar soal pencapresan dianggap menjadi bersifat ambigu dan masyarakat bisa salah pemahaman. Walaupun tindakan itu tidak melanggar aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partai PDIP
“Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi. Tapi, pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik,” imbuh Komarudin. (dan)