INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar penetapan UMP 2023 berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Dengan tidak hanya berpatokan pada formula PP No 36/2021 tanpa mempertimbangkan faktor kesejahteraan pekerja.
“Situasi makin sulit, inflasi meningkat, pekerja bisa makin terjepit,” ujar Netty Prasetiyani Aher melalui gawai, Sabtu (19/11/2022).
Menurut dia, kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga bahan dan barang di hampir semua sektor. Sementara UMP 3 tahun belakangan kenaikannya sangat kecil dibandingkan kenaikan biaya hidup.
UMP 2022 yang berdasarkan PP No 36/2021, lanjut dia, hanya naik 1,09 persen. “Berdasarkan pengalaman tahun lalu, jika UMP 2023 hanya mengacu PP No 36/2021, maka kenaikannya tidak jauh dari angka tersebut. Ini akan menyulitkan para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ungkapnya.
Dia berharap pemerintah dapat memfasilitasi terciptanya ruang dialog antara pengusaha dan pekerja. Sebab, forum tersebut menjadi kunci masing-masing pihak memiliki kesepahaman dan melihat persoalan secara holistik, baik pengusaha dan pekerja.
“Proses pemulihan ekonomi nasional membutuhkan kontribusi dan kerja sama, bahkan pengorbanan dari semua elemen. Industri harus tetap bergerak, namun pekerja pun harus mendapatkan haknya secara wajar,” terangnya.
“Saat ini yang perlu diperhatikan kesejahteraan pekerja, agar tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Kalau menguat, maka sektor industri juga diuntungkan. Dan akhirnya ekonomi pulih lebih cepat dan kita dapat bangkit bersama dengan lebih kuat,” imbuhnya. (nas)