INDOPOS.CO.ID – Peran dan jasa guru sebagai pendidik sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Namun, nasib para tenaga pengajar khususnya yang honorer belum ada perubahan menuju perbaikan.
Seleksi guru PPPK yang semula diharapkan menjadi solusi atas minimnya kesejahteraan guru, ternyata makin terlihat carut-marut. Janji yang pernah diungkapkan Mendikbudristek dan Menpan RB mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK ternyata ghosting belaka.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai kesejahteraan guru khususnya honorer masih jauh panggang dari api. Padahal negara berutang besar kepada guru honorer, yang berjumlah lebih dari 1 juta orang.
Mereka masih digaji jauh di bawah UMP/UMK daerah. Rata-rata Rp500 ribu – Rp1 juta perbulan. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 menyebutkan bahwa guru berhal mendapat penghasilan yang layak.
“Guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,” kata Satriwan dalam memperingati Hari Guru Nasional (HGN) 2022, Jakarta, Jumat (25/11/2022).
Indonesia tengah mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Proses dan keberlanjutan pembelajaran di sekolah selama ini sangat ditopang oleh tenaga Guru Honorer.
“Sampai 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Pada 2021 saja kita membutuhkan 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional. Tapi sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari Pemda,” keluhnya.
“Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK namun tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” tambah Satriwan.
Menurutnya, janji Mendikbudristek dan Menpan RB akan mengangkat 1 juta guru ASN PPPK, tinggal janji saja.
“Lagi-lagi para guru honorer dighosting oleh Pemerintah. Janji mengangkat 1 juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang,” nilainya. (dan)