INDOPOS.CO.ID – Pandemi Covid-19 membuat proses digitalisasi semakin cepat. Terbatasnya ruang gerak dalam dua tahun terakhir membuat orang-orang beralih ke digital, termasuk para wirausaha kini berjualan secara daring.
Anggota DPR RI Komisi XI Eriko Sotarduga mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh elemen masyarakat berubah melakukan aktivitasnya. Maka proses digitalisasi tak bisa terhindarkan.
Penggunaan gadget tak melulu melihat aktivitas netizen di saluran media sosial, melainkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan wirausaha.
“Ternyata dengan situasi kemarin terjadi proses digitalisasi lebih cepat. Handphone menjadi alat untuk menggerakan ekonomi itu menjadi hal baru. Semua belum mengalaminya,” kata Eriko pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh indopos.co.id dan indoposco bertajuk “Peluang dan Tantangan Perbankan Menghadapi Resesi Global 2023, di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Acara tersebut disponsori oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan didukung oleh Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center.
Percepatan digitalisasi tak pernah dibayangkan semua pihak. Tentu program UMKM turut dimudahkan dalam memasarkan produknya.
“Di sini dibutuhkan perubahan drastis, yang tidak bisa dibuat kalau tidak ada yang memaksa. Contoh program UMKM ngga bisa kalau kita mempercepat kalau dari mulut ke mulut, tidak bisa. tapi dengan ini digitalisasi,” tutur Eriko.
Selain bentuk pemasaran yang sudah dilakukan digitalisasi, pembayaran digital melalui fasilitasi penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan telah diberlakukan.
“Tadinya ada di awal tahun 2020 baru ada sekitar 600 ribu penggunaanya. Tapi di akhir tahun 2022 sudah ada 30 juta. 20 setengah juta adalah UMKM. UMKM kita 64 juta, berarti 30 persen atau hampir sepertiga sudah dihubungkan dengan QRIS,” ujar Eriko.
Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi penyelamat dan solusi dalam menghadapi masalah ekonomi.
Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi pelaku usaha mikro berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen.
Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen. “Siapa yang nyangka, Indonesia 60 persen dari PDB-nya digerakan oleh UMKM. Siapa yang nyangka? Apakah itu direncanakan? Tidak, hasilnya luar biasa,” imbuh Eriko.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad, Chief Economict PT Bank Permata Tbk Josua Pardede dan perwakilan Kementerian Keuangan Taufik Damhuri. (dan)
