INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini munculnya sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 bisa diselesaikan dengan baik. Kepala daerah harus turun tangan, jangan selalu ditimpakan ke presiden.
“Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan yaitu, itu persoalan Bupati, Wali Kota, Gubernur jangan semuanya ke Presiden,” kata Jokowi usai meresmikan jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung di Gerbang Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Kamis (20/7/2023).
Menurutnya, permasalahan pada saat penerimaan peserta didik baru lewat jalur zonasi terjadi di semua daerah. Karenanya kepala daerah dapat lebih memahami penanganannya.
“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya. Tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” ucap Jokowi.
Ia menekankan, pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan di sekolah.
Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut. “Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya, untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” imbuhnya.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kemdikbudristek melakukan peninjauan ulang dan evaluasi total menyeluruh, terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah dilaksanakn sejak tahun 2017.
“Evaluasi secara total dan komprehensif serta tinjau ulang kembali sistem PPDB sangat penting dilakukan Kemdikbudristek, karena P2G menilai tujuan utama PPDB mulai melenceng dari relnya. Persoalan klasik yang terjadi tiap tahun,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangannya secara terpisah.
Mengenai daya tampung misalnya, jumlah calon peserta didik baru (CPDB) 2023 jenjang SMP/MTs di Jakarta adalah 149.530 siswa, tetapi total daya tampung hanya 71.489 siswa atau sekitar 47,81 persen saja.
Untuk jenjang SMA/MA/SMK, CPDB adalah 139.841 siswa, sedangkan total daya tampung hanya 28.937 atau hanya 20,69 persen saja.
Untuk daya tampung jenjang SMK justru lebih sedikit lagi hanya 19.387 siswa atau hanya 13,87 persen saja. Data menunjukkan kondisi sekolah negeri di Jakarta, makin tinggi jenjang sekolah, makin sedikit ketersediaan bangkunya. (dan)