INDOPOS.CO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Sebab masih banyak penolakan dari warga setempat terkait pengembangan wilayah itu.
Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) 2023 berupa pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi.
Menurut Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, hal tersebut merupakan sikap pihaknya setelah melakukan proses pemantauan dan penyelidikan perihal konflik di Pulau Rempang.
“Meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, agar meninjau kembali Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko RI Nomor 7 tahun 2023,” kata Uli di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan proaktif pada 15-17 September 2023 ke Kota Batam dan Pulau Rempang. Mulai melakukan permintaan keterangan kepada Kapolresta Barelang pada tanggal 15 September 2023 di Kantor Polresta Barelang.
Selain itu, menggelar pertemuan dengan Pengadu dan Kelompok Masyarakat Sipil di Kota Batam pada 15 September 2023. Pemeriksaan lokasi dan permintaan keterangan kepada Pihak Sekolah dan Siswa baik di SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang pada 16 September 2023.
Pemeriksaan lokasi dan permintaan keterangan kepada masyarakat setempat di Desa Sembulang, Desa Dapur 6 dan Pantai Melayu pada 16 September 2023.
Permintaan keterangan langsung kepada 3 tahanan terkait peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang dan 3 tahanan terkait peristiwa 11 September 2023 di Kota Batam pada 16 September 2023 di Polresta Barelang.
“Pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi, yang memadai dengan cara pendekatan kultural dan humanis atas rencana pengembangan dan relokasi sebagai dampak pembangunan PSN,” imbuh Uli.(dan)