Kampus Kritik Jokowi, Pengamat: Kemerosotan Moral Politik Paling Parah sejak 1998

Kampus Kritik Jokowi, Pengamat: Kemerosotan Moral Politik Paling Parah sejak 1998 - jokowi 2 - www.indopos.co.id

Presiden Joko Widodo. Foto: Dok Setkab

INDOPOS.CO.ID – Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, gelombang kritik kalangan akademis terhadap pemerintah belakangan ini menunjukan ada degradasi moral politik yang merusak alam demokrasi Indonesia.

“Ini soal kemerosotan moral politik, yang paling parah sepanjang sejarah Indonesia sejak 1998,” kritik Ubedilah melalui gawai, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Dalam dua pekan ini, sejumlah civitas academica dari sejumlah kampus menyatakan sikap melakukan kritik terhadap praktik demokrasi yang dirusak elit politik.

Menurutnya, para akademisi secara individu sebenarnya sudah 5 tahun lamanya mengingatkan kecenderungan makin rusaknya demokrasi. Kini para akademisi bergerak secara kolektif karena praktik perusakan demokrasi tidak mau berhenti.

“Bahkan makin rusak sejak peristiwa pelanggaran etik berat ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan kini diperparah dengan pelanggaran etik komisioner KPU,” ujar Ubedilah.

Presiden Jokowi. (BPMI Setpres)

Faktanya memang elit politik, penyelenggara pemilu, penegak konstitusi semuanya dinilai dan diputus melakukan pelanggaran etik, bahkan pelanggaran etik berat.

Di saat yang sama indeks hak asasi manusia, indeks korupsi dan indeks demokrasi skornya semakin rendah. Itu dianggapnya sebagai bencana demokrasi.

Situasi itulah yang membuat kaum akademisi, kaum terpelajar, kaum intelektual secara kolektif bersuara lantang.

“Dalam teori gerakan sosial situasi ini menunjukan, suatu kesadaran kolektif kaum intelektual tentang tantangan kolektif yang dihadapinya yang mengkhawatirkan masa depan demokrasi,” imbuhnya.

Kritik dari kalangan akademisi muncul ketika Presiden Jokowi berbicara, soal keberpihakan dan boleh berkampanye dalam Pemilu 2024. Meski secara konstitusi dibenarkan, namun hal itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Kritik tajam tersebut disampaikan oleh akademisi dan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan lainnya. (dan)

Exit mobile version