INDOPOS.CO.ID – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengingatkan, aparat kepolisian yang bertugas di lapangan tidak ceroboh selama Pemilu 2024. Mengingat segala tindakan aparat mencerminkan pemerintah.
Hal tersebut merespons, dugaan permintaan polisi di Jawa Tengah terhadap pimpinan kampus membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.
Ada perbedaan pendapat antara pihak kampus dan kepolisian. Pembelaan polisi menyebut, permintaan video itu dalam rangka Pemilu 2024 melalui program cooling system.
“Pimpinan perlu memastikan, agar aparat Kepolisian di lapangan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai upaya cooling system yang baik justru dianggap sebaliknya,” kata Poengky Indarti melalui gawai, Jakarta, Kamis (8/2/2024).
Ia mengatakan, bagian dari upaya cooling system misalnya seruan untuk tidak menyebarluaskan hoax, bijak bermedsos, dan sebagainya, dengan melibatkan seluruh tokoh.
Seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh kampus, agar mengajak masyarakatnya bersama-sama menjaga dan memelihara kamtibmas.
“Jangan sampai maksud baik cooling system yang biasa dilakukan saat pemilu/pilkada agar masyarakat bijak tidak terpengaruh berita-berita hoax,” ujar Poengky.
“Agar tidak terjadi konflik sosial, kemudian diterjemahkan salah di lapangan, sehingga berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian,” tambahnya.
Permintaan video sanjungan kinerja Jokowi terjadi di tengah, gelombang gerakan moral kalangan akademisi. Meski Presiden telah menyatakan, bahwa itu bagian dari demokrasi.
“Memang benar, bahwa pernyataan sikap kritis kampus itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sekaligus bagian dari tugas perguruan tinggi untuk melakukan kritik dan koreksi, sehingga harus dihormati oleh semua pihak,” imbuhnya. (dan)