INDOPOS.CO.ID – Partai Demokrat resmi menjadi bagian pemerintahan, setelah Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kondisi itu, tentu tak menguntungkan posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Mengingat hubungan kedua partai politik itu, dianggap kurang harmonis selama beberapa tahun terakhir. Itu berawal dari kerenggangan Presiden ke-6 RI dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, kondisi PDIP di pemerintahan sedang tidak baik-baik saja. Seakan tergencet setelah bergabungnya Partai Demokrat di sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.
“Memang seperti itu konstruksinya, PDIP memang sedang tidak bagus posisinya,” kata Ujang saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Jumat (22/2/2024).
“Di saat yang sama, juga hubungan Megawati dengan SBY sampai hari ini ngga baik,” tambahnya.
Ia menduga, ada partai politik koalisi pemerintah bergejolak setelah Partai Demokrat diajak masuk koalisi Indonesia Maju.
“Sudah jelas posisi Demokrat, bukan lagi jadi oposisi tapi sudah menjadi bagian pendukung pemerintah. Dalam konteks itu, tentu ada yang kecewa yakni PDIP,” tutur Ujang.
Dalam posisi kebatinan yang sakit hati itu apakah PDIP akan tetap bertahan atau keluar dari kabinet. Itu tergantung keputusan Megawati.
“Kita tunggu aja ke depan. Kalau saya sih melihat masih 50:50,” nilai Ujang.
Presiden Joko Widodo memimpin pelantikan AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada, Rabu (21/2/2024).
Pelantikan tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024. (dan)