INDOPOS.CO.ID – Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait Joko Widodo (Jokowi) ingin merebut kursi ketua umum dari Megawati Soekarnoputri sudah terungkap jauh-jauh hari.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam pesan suara melalui gawai, Jumat (5/4/2024).
Menurut dia, rumor tersebut tidak terbukti ketika Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari PDIP, namun tidak di endorse oleh Presiden Jokowi. Sehingga nyaris peluang Jokowi menjadi Ketua Umum tidak ada.
Sehingga menjadikan hubungan Jokowi dan Megawati menjadi renggang. Bahkan, penetapan Ganjar Pranowo oleh PDIP oleh Megawati tidak melalui komunikasi politik dengan Jokowi.
“Masuk akal juga pernyataan Hasto, meskipun kemudian dibantah oleh Jokowi,” katanya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, di era reformasi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki kaki kuat di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun usai lengser dari kursi kepresidenan, Gus Dur berkonflik dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Ternyata Cak Imin lebih kuat dan menjadikan dia menjadi Ketua Umum PKB,” terangnya.
“Berbeda dengan Megawati usai lepas dari jabatan presiden tetap mengendalikan PDIP menjadi ketua umum. Sama dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang 2 periode menjabat presiden tetap mengendalikan Partai Demokrat usai tidak menjabat presiden,” imbuhnya.
Tentu, lanjut dia, kondisi tersebut berbeda dengan Jokowi yang notabene-nya hanya binaan partai. Usai menjabat presiden di 2024 ini tentu berbeda dengan SBY atau Megawati.
“Dengan komplikasi hukum Jokowi dan anak-anaknya, apalagi di usia 63 tahun tugas dia masih panjang seperti IKN dan lainnya. Tentu ada 3 partai yang bisa mendukung dia, yakni PDIP, Golkar dan Gerindra,” terangnya.
“Namun Gerindra sudah dikuasai oleh Prabowo. Jadi tinggal jadi ketua umum PDIP atau Golkar. Dan pernyataan Hasto itu masuk akal,” imbuhnya.
Dengan pecah kongsi dengan PDIP, lanjut dia, Jokowi sangat kecil berpeluang menjadi ketua umum. Sehingga harapan Jokowi hanya tinggal partai Golkar.
“Apakah sesepuh Golkar mau memberi restu kepada Jokowi? Di sana ada Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Agung Laksono dan lainnya,” katanya.
“Apalagi di pemilu 2024 Golkar “tersandera” dengan kasus Airlangga Hartarto,” imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, menurut dia, Golkar akan meninggalkan Jokowi usai tidak menjabat lagi sebagai kepala negara. Dan tidak akan menyerahkan jabatan elit partai kepada Jokowi.
“Jadi secara politik pernyataan Hasto itu masuk akal. Di sisi lain pernyataan Jokowi kita lihat saja,” ujarnya.
“Terbukti saat ditanya maju sebagai Gubernur DKI, Jokowi mengatakan tidak, tetapi maju. Dan saat ditanya maju Capres 2014, Jokowi bilang copras capres, copras capres, faktanya logika terbalik. Dan saat ditanya anak-anak apakah akan berpolitik, Jokowi menjawab tidak. Tapi faktanya Gibran menjadi walikota Solo, Kaesang jadi Ketum PSI. Jadi publik sudah tahu pernyataan Jokowi itu dilihat sebaliknya,” imbuhnya. (nas)