INDOPOS.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) membuka, tahapan penyampaian kesimpulan untuk pihak terkait dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Meski persidangan sengketa hasil Pilpres tahun sebelumnya tak mengenal tahapan tersebut.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan, tahapan penyampaian kesimpulan untuk menampung dokumen pihak terkait karena keterangan ahli dan saksi belum diserahkan.
“Para hakim menyepakati, kita buka saja ruang untuk semacam penyampaian kesimpulan,” kata Suhartoyo saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 dalam YouTube MK dilihat di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).
“Untuk mengakomodir hal-hal yang bagi mahkamah pandang masih krusial dan tertinggal, forumnya tinggal penyerahan kesimpulan. Terlepas, kesimpulan ini mau digunakan atau tidak. Jadi tidak wajib,” tambahnya.
Tahapan persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 memang telah berakhir, sebelum menunggu keputusan pada 22 April 2024. Namun, dalam perkara kali ini banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya.
Pihak terkait yakni, tim pembela Prabowo – Gibran dapat memberikan tanggapan dari keterangan empat menteri yang dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Adapun empat menteti itu ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Saya kira supaya tidak, persidangannya sudah ditutup, kok ada lalu lintas penyerahan dokumen yang kemudian keabsahannya bisa menimbulkan persoalan,” jelas Suhartoyo.
“Termasuk, para pihak boleh merespons apa yang disampaikan oleh empat kementerian dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kesimpulan itu,” tambahnya.
Batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah pada 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan tersebut berlaku bagi para pihak yang berkenan mengirimkan kesimpulannya dan tidak diwajibkan. (dan)