INDOPOS.CO.ID – Ibu Kota Rusia selama dua akhir pekan berturut-turut diwarnai aksi unjuk rasa pada Minggu (13/3/2022). Mereka memprotes perang terhadap Ukraina.
Demonstrasi hari Minggu tidak disetujui oleh pihak berwenang dan berakhir dengan banyak warga yang ditahan.
Menurut polisi Moskow, seperti dikutip Kantor Berita RIA dan Interfax, sekitar 300 pengunjuk rasa telah ditahan.
Penegak hukum berdalih bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran ketertiban umum sebagai alasan penangkapan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Pihak berwenang mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah unjuk rasa, yang tidak disetujui oleh otoritas kota seperti yang dipersyaratkan oleh hukum Rusia. Tidak ada laporan tentang insiden apa pun selama aksi protes tersebut.
Beberapa media melaporkan bahwa polisi dalam jumlah besar dikerahkan ke Lapangan Manezhnaya, tepat di luar Kremlin, dan bahwa lapangan itu sendiri sebagian besar telah ditutup sebelum aksi protes tersebut.
Sebagaimana dilansir rt.com, Senin (14/3/2022), Moskow bukan satu-satunya kota di Rusia yang diwarnai aksi protes pada hari Minggu.
Di St. Petersburg, sekitar 150 orang telah ditahan menyusul unjuk rasa serupa di pusat kota. Demonstrasi di sana dihadiri oleh jumlah yang jauh lebih kecil daripada akhir pekan sebelumnya.
Aksi anti perang warga Rusia secara sporadis bermunculan sejak dimulainya serangan militer Moskow di Ukraina, yang diluncurkan pada 24 Februari 2022 lalu.
Serangkaian demonstrasi besar-besaran yang menyerukan diakhirinya aksi militer diadakan di beberapa kota Rusia, termasuk Moskow dan St Petersburg, pada 6 Maret.
Pada kesempatan itu, unjuk rasa yang tidak dikoordinasikan dengan pihak berwenang, berakhir dengan ribuan orang ditangkap polisi.
Pada awal Maret, anggota parlemen Rusia mengesahkan undang-undang untuk mengkriminalisasi fitnah tentara Rusia dan penyebaran informasi palsu atau hoaks tentang pasukan Rusia atau menyerukan sanksi anti-Rusia.
Beberapa tokoh oposisi kemudian menuduh pihak berwenang berusaha untuk membungkam perbedaan pendapat. Moskow membenarkan undang-undang tersebut dengan merujuk pada perang informasi yang dilakukan oleh AS dan sekutunya terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina.
Moskow menyerang tetangganya pada 24 Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan pengakuan akhirnya Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang diprakarsai oleh Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. (dam)
