Tim Ad Hoc Jangan Hanya Seremoni, Nasib Orang Betawi Ditentukan Mereka

Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi

btw

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim, MA. Foto: Dokumen Pribadi

INDOPOS.CO.ID – Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim, MA mengaku, mempercayakan nasib orang Betawi kepada Tim Ad Hoc Majelis Amanah Penyatuan Kaum Betawi.

Hal itu, guna mereformasi nasib masyarakat Betawi baik ekonomi, politik maupun sektor lainnya dalam bentuk rumusan-rumusan kelembagaan bagi masyarakat Betawi.

Pasalnya, kata Lutfi, yang juga salah satu ketua di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta ini, Tim Ad Hoc sudah selayaknya berpikir selangkah lebih maju dengan yang lain, lantaran telah dipilih tidak secara acak dan penuh pertimbangan yang matang.

“Jangan sampai hanya sebatas seremoni, karena terkait nasib orang Betawi,” ujar Lutfi dalam keterangannya, Minggu (22/1/2023).

Dia menegaskan, ketergantungan masyarakat betawi pada Tim Ad Hoc sangat besar, bukan tanpa alasan karena harus menelurkan satu rumusan ideal, tidak untuk waktu singkat tapi untuk waktu yang panjang dan dapat dirasakan bahkan dilanjutkan oleh generasi Betawi di masa datang.

“Mereka (Tim Ad Hoc, red) diberikan amanah juga harus melaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab untuk menemukan solusi terbaik pasca-Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota,” bebernya.

Jakarta dan Betawi ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan, menurutnya, perkembangan Jakarta harus disertai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Betawi.

“Semua bergantung pada Tim Ad Hoc. Sebab, Betawi harus berani membangun paradigma baru, jangan terjebak pada pola pikir paradigma lama,” ucap dia.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani. Dia menerangkan, terbentuknya Tim Ad Hoc harus bisa menyerap berbagai pemikiran kritis dan prognosis agar dapat memitigasi perubahan Undang-Undang (UU) 29/2007 tentang Ibu Kota Jakarta dan juga Jakarta sebagai kota global

“Gagasan dan pemikiran yang berkembang harus disinkronisasi dengan berbagai regulasi dan tata kelola pemerintahan agar posisi orang Betawi semakin kuat,” tuturnya. (rmn)

Exit mobile version