INDOPOS.CO.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2021. Laporan tersebut dicatat dalam Nomor: 15.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2022 tanggal 27 Mei 2022.
Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK menemukan bahwa iuran kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kurang dibayarkan sebesar Rp2.259.247.117,26.
“Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa adanya kekurangan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan berupa iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kategori sedang sebesar 0,89% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,03% pada periode bulan Januari hingga Juni 2021 senilai Rp2.259.247.117,26,” tulis BPK yang dikutip INDOPOS.CO.ID pada Sabtu (10/6/2023).
INDOPOS.CO.ID merangkum data perhitungan selisih kurang pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Dinas LH Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Nomor: 15.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022
1. Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dibayar sebesar Rp190.189.352,00, seharusnya dibayar sebesar Rp231.485.724,00, dan selisih bayar Rp41.296.372,00.
2. Unit Kerja Sudin LH Jakarta Pusat dibayar sebesar Rp738.266.926,00, seharusnya dibayar sebesar Rp1.055.077.096,00, dan selisih bayar Rp316.810.170,22.
3.Unit Kerja Sudin LH Jakarta Utara dibayar sebesar Rp1.117.127.496,00, seharusnya dibayar sebesar Rp1.322.228.444,00, dan selisih bayar Rp205.100.948,00.
4.Unit Kerja Sudin LH Jakarta Barat dibayar sebesar Rp805.432.561,00, seharusnya dibayar sebesar Rp952.079.316,11, dan selisih bayar Rp146.646.755,11.
5. Unit Kerja Sudin LH Jakarta Selatan dibayar sebesar Rp984.816.126,00 seharusnya dibayar sebesar Rp1.178.355.916,00, dan selisih bayar Rp193.539.7900,00.
6. Unit Kerja Sudin LH Jakarta Timur dibayar sebesar Rp1.023.266.225,00, seharusnya dibayar sebesar Rp1.237.946.599,96, dan selisih bayar Rp214.680.374,96.
7. Unit Kerja Sudin LH Kep.Seribu dibayar sebesar Rp421.949.862,00, seharusnya dibayar sebesar Rp522.214.663,00, dan selisih bayar Rp100.264.801,00.
8. Unit Kerja Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) dibayar sebesar Rp658.878.549,00, seharusnya dibayar sebesar Rp803.452.176,01, dan selisih bayar Rp144.573.627,01.
9. Unit Kerja Unit Pelaksana (UP) Kebersihan Badan Air dibayar sebesar Rp3.776.357.798,12 seharusnya dibayar sebesar Rp4.672.692.074, 08, dan selisih bayar Rp896.334.275,96.
10. Unit Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dibayar sebesar Rp10.446.950,00, seharusnya dibayar sebesar RpRp10.446.953,00, dan selisih bayar Rp3,00.
“Sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp2.259.247.117,26. Kurang bayar tersebut terjadi karena nilai gaji atau upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan bukan nilai sebenarnya,” ungkap BPK.
Sementara itu, INDOPOS.CO.ID telah berupaya mengkonfirmasi ihwal hasil temuan dari BPK tersebut kepada Humas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Yogi Ikhwan. Namun, Yogi Ikhwab belum dapat memberikan keterangan resmi secara lisan maupun tulisan. (fer)