Pemprov DKI Terus Berupaya Tangani Kemacetan di Jakarta

Pembukaan-FGD

Pembukaan FGD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. (Humas Pemprov DKI Jakarta)

INDOPOS.CO.ID – Pj Gubernur Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan upaya terus-menerus dalam penanganan masalah kemacetan, yang merupakan tuntutan yang harus diajukan untuk didiskusikan bersama masyarakat. Melalui Forum Group Discussion (FGD) ini, diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan, saran, ide, dan inovasi guna mengatasi permasalahan kemacetan tersebut.

“Saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak Dirlantas, pagi hari itu seperti air bah, dari Bekasi, Tangerang, Depok pada jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya, antara lain diusulkan untuk dibagi jam kerjanya, ada yang masuk jam 08.00, ada yang masuk jam 10.00. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Bapak/Ibu mari memberikan masukan,” katanya, Kamis (6/7/2023).

Menurutnya, masukan dari asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian dapat menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Hasil FGD ini nantinya juga akan dibahas dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.

“Pemprov DKI terus berusaha menangani kemacetan, yang terbaru adalah Transjakarta menambah jalur ke bandara melewati perbatasan DKI Jakarta. Tujuannya, Pemprov DKI berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap,” ujarnya.

Heru menuturkan, forum diskusi adalah bagian terpenting untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di DKI Jakarta.

“Mari kita memberikan tanggapan, memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali, apakah itu menjadi keputusan melalui Pergub. Kehadiran Pak Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di sini menandakan bahwa Pemprov DKI dengan DPRD bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini dan keluhan, yang terpenting adalah kita bisa mengatasi secara bertahap,” tuturnya

Di satu sisi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, pelaksanaan kegiatan ini karena melihat kemacetan Jakarta menjadi satu masalah utama di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang konkret guna mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.

“Kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan. Konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Sedangkan, strategis push yang diterapkan antara lain low emission zone, juga disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi, dan pemberlakuan kawasan ganjil genap,” katanya.

“Namun, penerapan strategi ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan di Ibu Kota, sehingga memerlukan usulan baru dan perlu dievaluasi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Jakarta,” pungkasnya. (fer)

Exit mobile version