INDOPOS.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Balai Kota DKI Jakarta dan Grand Cempaka Resort and Convention Bogor pada Selasa-Rabu, 5-6 November 2023 lalu.
Adapun Musda kali ini mengusung tema ‘Membumikan Musyawarah Daerah yang Bermartabat dan Bersyariat’.
Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Usni Hasanudin menilai hajat ulama Jakarta saat ini bukan saja forum silaturahmi antar ulama, tetapi merumuskan fatwa yang dapat menjawab berbagai perubahan yang cepat di Jakarta.
“Tantangan dan persoalan Jakarta saat ini berbeda dengan Jakarta tempo dulu,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (5/12/2023).
Menurutnya, Jakarta ke depan akan menjadi kota ekonomi global. Tentu tidak mudah bagi ulama Jakarta untuk ‘mengawangi’ Jakarta dengan nilai-nilai keislaman jika keputusan Musda kali ini tidak melihat pada aspek Jakarta secara keseluruhan.
Selain rumusan kebijakan, kepemimpinan ulama menjadi faktor dominan dalam melaksanakan hasil kebijakan. Hal utama lainnya selain ulama yang berwawasan global, berpengalaman, mandiri dan menjadi perekat ummat, karakteristik Kebetawian juga harus diperhatikan dan menjadi kriteria utama dalam sosok pimpinan MUI DKI Jakarta.
“Saya berpendapat perlunya sosok ulama yang mampu menjawab perubahan zaman yang terus berkembang,” katanya.
Hal ini diperlukan karena Jakarta ke depan akan menjadi kawasan bebas, maka sosok mumpuni menjadi modal utama agar dapat menjaga nilai keislaman Jakarta meskipun perubahan terjadi.
“Kriteria ini sangat penting,” tegasnya.
Sebagai pengampu mata kuliah politik dan perundangan, ia menilai perlunya ulama yang berwawasan global, mapan secara keilmuan dan ekonomi, mandiri dalam berbagai hal agar kebijakan dan keputusan ulama tidak mudah diintervensi oleh berbagai kepentingan di Jakarta yang akan berdampak pada rusaknya nilai keislaman. (rmn)