INDOPOS.CO.ID – Inisiator Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing mengkritik tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat yang dianggapnya tidak tepat dalam memberikan imbauan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terkait kegiatan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day (CFD) pada Minggu (3/12/2023) kemarin.
“Imbauan ini menegaskan bahwa Bawaslu DKI Jakarta Pusat dianggap tidak memahami dengan baik tugasnya, karena pengawasan terhadap tahapan pemilu seharusnya bukan menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah akan berkolaborasi dengan perangkat Pemilu jika diminta oleh pihak terkait terkait segala kegiatan pemilu,” kata Jim di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Aktivis yang akrab disapa Jim juga mengingatkan Bawaslu DKI Jakarta untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap peserta Pemilu dengan penuh keadilan.
“Perlunya Bawaslu menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat,” ujarnya
Menurut Jim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono dan berbagai elemen masyarakat telah aktif terlibat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024, dengan tujuan agar berjalan secara aman dan damai.
“Bawaslu DKI Jakarta seharusnya menghindari praktek pemilihan-pilihan dalam melakukan pengawasan. Saat ini, banyak peserta Pemilu, termasuk Calon Legislatif (Caleg), yang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mengancam keamanan pengguna kendaraan, merusak estetika taman kota, dan sebagainya. Jika ada indikasi pelanggaran, Bawaslu seharusnya sudah dapat mengantisipasi dan melakukan mitigasi sejak dini,” tandasnya.
Jim menjelaskan lebih lanjut bahwa tugas utama Bawaslu bukanlah mencari kesalahan peserta pemilu, melainkan melakukan koordinasi dengan semua pihak agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar.
“Jika terbukti ada pelanggaran, bawaslu seharusnya mengumumkan pelanggaran tersebut. Terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran.
Jim merasa Bawaslu DKI Jakarta Pusat terlihat sedang mencari kesalahan semua pihak tanpa melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu.
“Sebaiknya tidak menyampaikan opini tanpa didasari hasil investigasi, terutama ketika tidak ada persoalan dalam kegiatan tersebut,” kata Jim.
Jim juga menyoroti bahwa dalam kegiatan Car Free Day (CFD), berbagai kegiatan dilakukan oleh masyarakat, mulai dari olahraga, menjajakan makanan murah, pakaian, hingga mengekspresikan kepedulian sosial.
“Semua kegiatan tersebut, merupakan bagian dari aktivitas masyarakat yang wajar. Namun, aneh ketika Bawaslu DKI Jakarta Pusat mempersoalkan pembagian susu tanpa ada ajakan memilih partai, pasangan calon, atau calon legislatif terkait Pemilu legislatif dan presiden tahun 2024,” pungkasnya. (fer)
