INDOPOS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk aktif menerapkan disiplin pada peserta didik selama tahun politik, dengan harapan dapat mengurangi pelanggaran.
“Saya menegaskan agar tidak ada lagi pelanggaran, dan konsekuensinya akan berat,” kata Heru saat melantik 103 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Heru menekankan pentingnya DKI Jakarta menjaga kehormatan pendidikan, khususnya dalam menegakkan kedisiplinan peserta didik agar proses belajar-mengajar di sekolah berjalan dengan tertib dan sesuai aturan.
“Kita menginginkan agar masa depan Jakarta, yang berada di tangan peserta didik, dapat terarah, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka,” ujarnya.
Maka dari itu, DKI Jakarta perlu mengurangi risiko perundungan, tawuran, dan kebiasaan merokok di kalangan siswa. Bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, jika terbukti melakukan tindakan-tindakan tersebut, fasilitas tersebut dapat dicabut karena melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Selain itu, dalam hal kesehatan, Heru mengingatkan pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik untuk intensif dalam menyosialisasikan, mencegah, dan menanggulangi stunting agar mencakup seluruh wilayah Jakarta. Penanganan kasus ini juga harus berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, sehingga dapat mengurangi angka stunting di Jakarta.
“seluruh kader, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Posyandu, bersama dengan jajaran Dinas Kesehatan, dapat melakukan pemetaan wilayah yang menjadi prioritas untuk ditangani, dicegah, serta disosialisasikan terkait isu stunting,” tegas Heru.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu meningkatkan upaya untuk mengurangi angka stunting dengan memperhatikan asupan gizi yang memadai bagi anak-anak dan ibu hamil. Ini dapat dilakukan tidak hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dengan memanfaatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Heru juga mengajak seluruh pegawai ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan, untuk menciptakan pelayanan yang efisien. Tujuannya adalah agar warga sekitar dapat langsung merasakan manfaat dari pelayanan administratif yang optimal.
Dalam hal perizinan, Lurah dan Camat saat ini telah dibantu oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan hal yang sama berlaku untuk berbagai bidang lainnya, seperti penanganan pengaduan warga terkait penebangan pohon berisiko, jalan rusak, dan masalah saluran air di wilayah masing-masing.
Terakhir, Heru terus mengimbau seluruh jajaran, terutama yang baru dilantik, untuk selalu menjaga profesionalitas dan netralitas menjelang Pemilu 2024. Semua pihak di Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat menjaga ketenangan dan stabilitas guna menciptakan suasana pemilu yang damai di Jakarta.
Sebagai informasi, Heru telah melantik 103 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 37 pejabat eselon III dan 66 pejabat eselon IV. Mereka tersebar di beberapa instansi, antara lain Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. (fer)