INDOPOS.CO.ID – Sumberdaya alam (SDA) melimpah di satu wilayah tidak menjamin bahwa penduduk nya sehat dan sejahtera. Bahkan di wilayah yang kaya sumber protein terdapat angka stunting yang tinggi. Hal itu terungkap saat Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nusa Tenggara Timur (NTT) Julie Sutrisno Laiskodat bertandang ke Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Kamis (3/2/2022). Julie Sutrisno diterima oleh Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dan membahas percepatan penurunan stunting di NTT.
“Angka stunting di NTT masih sangat tinggi dan mempengaruhi kualitas SDM nantinya. Kita tahu bahwa stunting dan gizi buruk itu mempengaruhi kecerdasan seseorang. Dengan demikian, kami PKK lebih fokus dan berkomitmen bagaimana mencegahnya supaya kasus stunting dan gizi buruk tidak mengalami kenaikan,” ucap Julie.
Dia mengatakan, saat ini SDM nya butuh untuk menaikkan strandar, walaupun alamnya luar biasa, kaya baik sumber protein dan kekayaan alam lainnya. “Saya melihat kelemahan pendidikan dan kesehatan di NTT. Saya mempunyai program yang sudah berjalan 3 tahun. PKK juga sudah ada 2 tahun berturut-turut itu buat menu untuk sarapan bersama mulai dari tingkat PAUD, SD di seluruh Desa. Model ini juga sampai ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Itu selama 2 tahun dan itu bagus, gizinya dan perkembangannya untuk mencegah stunting baru,” imbuh Julie.
Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K) sangat menyambut baik komitmen TP PKK NTT dalam rangka percepatan penurunan stunting. “Kita ini betul-betul membutuhkan PKK, dengan Perpres Nomor 72/2021 yang saya usulkan ke Pak Presiden bahwa harus ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mencari solusi. Unsur PKK, Bidan dan ada penyuluh KB ini istilahnya 3 serangkai yang ada di desa,” sebut dokter Hasto.
“Kita harus kerjasama full dengan PKK, sekarang ini yang sudah kita siapkan yaitu regulasi, Pak Gubernur menjadi ketua pengarah. Kemudian di dalam regulasi itu, Pak Wakil Gubernur menjadi ketua pelaksana, namun kebijakan full ada di Pak Gubernur. Ibu PKK menjadi salah satu unsur ketua disini, kemudian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT saya bisa jadikan sekretaris tim itu,” tambahnya.
Untuk menggerakkan semua tim percepatan penurunan stunting di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, NTT harus menggunakan special treatment. “Jadi untuk dorongan anggaran sudah kami taruh di Kabupaten dan Kota di Dinas KB nya. Untuk memudahkan pelayanan, sekarang ini kan alat kontrasepsi, baik susuk maupun IUD dan yang lainnya mau berapa pun kita cukupi. PKK ini ditetapkan sebagai unsur ketua tim percepatan penurunan stunting,” pungkas Hasto. (ney)