INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengapresiasi keberanian Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memberantas sindikat dan mafia penempatan PMI ilegal.
“Saya apresiasi ini (pemberantasan sindikat PMI ilegal) karena di dalam agama saya itu ada dua hal yaitu amar ma’ruf nahi mungkar. Kalau orang mengajak kebaikan itu mudah tapi orang memerangi kemungkaran itu yang butuh keberanian,” ujar Edy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI di ruang rapat Komisi IX DPR, Selasa (15/2/2022).
Menurutnya, keberanian tersebut penting dimiliki oleh BP2MI. Tapi dia menyadari hal itu tidak bisa diselesaikan oleh BP2MI sendiri karena ia berkeyakinan pasti ada aparat yang terlibat. Untuk itu, ia mengajak rekan-rekan anggota Komisi IX DPR untuk memberikan dukungan penuh.
“Soalnya kan Pak Benny berhadapan dengan kolega sendiri nih yang terlibat di dalam penempatan ilegal PMI ini dan orang yang berani nahi mungkar itu resikonya besar dan resiko besar ini harus disupport. Siapa yang support, ya Komisi IX,” tegas Edy.
Selain itu, ia juga memuji langkah BP2MI yang memberikan pelayanan terbaiknya terhadap PMI. Bukan hanya itu, lanjut Edy, pelayanan yang diberikan BP2MI sudah terkonsep dengan baik sehingga betul-betul dirasakan oleh para PMI.
“Amar ma’rufnya kan baik, banyak persoalan untuk menuju kesitu butuh banyak resources dan SDM ya tentu banyak hal lah. Tapi bahwa platform keinginan untuk melayani PMI kita itu dengan VVIP yang memang harus di konsep,” jelasnya.
Diketahui, BP2MI juga saat ini telah memiliki Command Center dalam memodernisasi sistem menuju satu kesatuan data tunggal. Command Center menjadi pusat kendali data dan informasi PMI yang akurat dan terpercaya.
Edy mengungkapkan, meski dengan anggaran yang terbatas namun Benny telah berhasil menghadirkan Command Center dalam menguatkan hadirnya negara memberikan pelindungan maksimal bagi PMI.
“Command Center saya sudah lihat sendiri itu disana. Ini inovasi yang memudahkan komunikasi karena sadar meski dengan anggaran terbatas namun berbagai keluhan yang ada di berbagai negara itu terlayani dengan mudah secara efisien dan efektif melalui command center itu sehingga semua bisa terdeteksi dengan baik,” kata dia.
Apresiasi juga ia lontarkan atas keberhasilan BP2MI secara resmi memulai program untuk menempatkan PMI profesi tenaga perawat ke Jerman dalam skema penempatan Government to Government (G to G) yang akan dimulai pada 2022. Dengan begitu ia berharap untuk waktu kedepan, kuota bagi calon pekerja di Jerman dapat ditambah.
“Bapak sudah berhasil mengirim untuk persiapan ke Jerman itu 200 kandidat padahal Jerman termasuk negara yang sulit. Kok bisa gitu loh,” ungkap Edy.
“Jerman termasuk negara yang sulit karena standarnya yang tinggi. Maka untuk hal ini saya mengucapkan terima kasih,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengungkapkan saat ini sudah melakukan tiga skema produktif dalam menangani berbagai persoalan terkait PMI diantaranya yaitu skema pencegahan-pencegahan ilegal karena yang menurutnya harus punya exit strategy.
“Namun bagi PMI yang hasil pencegahan masih tetap berminat bekerja ke luar negeri kita menganalisasi melalui P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang memiliki track record baik,” ujar Benny.
“Jadi kita salurkan dan dikomunikasikan dengan P3MI bagaimana mereka diproses mengikuti pelatihan kemudian berangkat secara resmi ke negara penempatan karena kemauan kuat mereka untuk bekerja,” lanjutnya.
Benny juga menegaskan bagi mereka yang akhirnya sadar penempatan ilegal itu membahayakan tapi tetap ingin mendapatkan penghasilan secara ekonomi, mereka dikembalikan ke daerah kemudian pihaknya menyurati para Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
“Sekian warga masyarakat bapak ibu kepala daerah yang berhasil dicegah kami pulangkan atas biaya PMI tapi terkait ekonomi mereka tentu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah masing-masing,” ungkap Benny.
Kemudian yang ketiga, tambah Benny, jika PMI tersebut memilih berwirausaha maka diberikan pelatihan kerja melalui fasilitasi BP2MI.
“Kami sudah membentuk kawan PMI dan perwira PMI yang insya Allah akan jalan di bulan maret 2022. Tapi sekali lagi anggarannya tidak kami miliki. Sehingga kami lagi-lagi akhirnya harus meminta bantuan melalui dana-dana CSR dari perbankan. Itulah kondisi dan wajah BP2MI yang sedikit-sedikit minta bantuan dari CSR atau pun pihak-pihak lain termasuk badan-badan usaha milik negara yang ada di Republik ini,” jelasnya.
“Pada prinsipnya BP2MI tentu sangat membutuhkan hal-hal yang bersifat tidak hanya kepastian hukum tapi juga terkait anggaran yang mudah-mudahan ini bisa direspon dan respon Komisi IX sudah kami rasakan dukungan juga sangat kuat diberikan,” pungkas Benny.(arm)