Kepala BKKBN Apresiasi IPeKB Jateng Karena Ini

bkkbn

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo (depan ketiga kiri). Foto: Ist

INDOPOS.CO.ID – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengapresiasi sepak terjang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) yang sangat bermanfaat untuk program Bangga Kencana dan membawa energi positif bagi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Saya sudah bilang pada Pak Tjahjo Kumolo, pada Pak Presiden Jokowi untuk supaya kita ditambah PKB-nya direkrut, kalau tidak didukung suara anda (penyuluh) yang lantang, suara Non-PNS yang lantang kan kita nggak kuat,” kata dia, dalam arahannya pada Musyawarah Daerah Ikatan Penyuluh KB Provinsi Jawa Tengah, Jumat (18/2/2022).

Tahun ini BKKBN tengah mengusulkan dikeluarkan Peraturan Menteri PanRB agar lulusan SMA juga dapat menjadi fungsional PKB. Dikatakan bahwa banyak kepala daerah di Jateng yang tidak punya honorer. Kebijakan penyuluh ini mengambil dari tenaga honorer yang sudah mengabdi, sedangkan kepala daerah dilarang mengangkat tenaga honorer sejak 2015. Diharapkan saat rekrutmen nanti bisa untuk memenuhi persyaratan PPPK

Kreativitas Penyuluh KB di berbagai daerah juga dipuji oleh Kepala BKKBN. Gagasan PKB mampu menghidupkan bangga kencana di daerah.

“Banyak diantara bapak ibu PKB yang memiliki kreatifitas dan mampu menggerakkan kader PPKBD sehingga Balai Penyuluhnya itu regeng, tiap hari atau seminggu berapa kali PPKBD datang ke situ,” ujar Hasto.

Terkait percepatan penurunan stunting, hal ini merupakan energi baru bagi penyuluh KB dan menjadi perhatian lintas sektor yang lain. Untuk itu ia mengajak agar tugas ini tidak dijadikan beban.

“Bapak, Ibu, lebih baik kita ini diperhatikan banyak orang dari pada tidak diperhatikan banyak orang. Hari ini bupati, camat, kepala desa, PKK semua sudah ON untuk “mengroyok” stunting,” tambahnya.

Pencegahan stunting erat kaitannya dengan spacing atau jarak melahirkan. Jika jarak melahirkannya kurang dari tiga tahun maka stuntingnya tinggi. Oleh karenanya kampanye yang pas, menurut Dokter Hasto salah diantaranya adalah KB Pasca Persalinan, pemberian ASI (Metode Amenore Laktasi), pil progesteron only yang cocok untuk ibu menyusui dan susuk.

“Kita bisa cerita kalau susuk itu bisa langsung dipasang. Hari ini plasenta lepas hari itu juga langsung dipasang, pulang sudah membawa susuk,” tutur Hasto.

“Ayo, rumah sakit-rumah sakit kita galakkan, kita bermitra sebanyak-banyaknya dengan rumah sakit,” lanjutnya.

Dana Bantuan Operasional KB Dana Alokasi Khusus untuk pelayanan sudah diberikan kepada OPD KB di kabupaten kota. Dalam dana tersebut diakomodasi paket untuk penyuluhan, baik kelompok maupun door to door di mana PPKBD dan sub PPKBD bisa dilibatkan di situ.

Tim Pendamping Keluarga disebut Kepala BKKBN sebagai energi baru. Pada tim persebut terdapat bidan yang akan menjadi kekuatan tersendiri dalam memberikan edukasi pada akseptor seperti KB Pasca Persalinan. Ada pula Kader PKK yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat.

“Jika masih ada PKB yang belum banyak temannya di kecamatan, tolong gerakkan mereka itu, kumpulkan di pos KB, cermat dana BOKB yang untuk penyuluhan-penyuluhan tadi. Ada dana untuk pertemuan di kecamatan sebulan sekali”, paparnya.

BKKBN juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Desa sehingga dapat dibuat Permendes yang membolehkan dana desa untuk urusan stunting. Saat ini kepala desa wajib mengalokasikan dananya untuk pencegahan stunting.

“Kekuatan-kekuatan ini yang kita konvergensikan pada satu titik, di mana mereka-mereka yang tidak mampu, stunting dan risiko stunting,” pungkasnya. (ney)

Exit mobile version