INDOPOS.CO.ID – Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Kendati ada penurunan dari tahun ke tahun.
Untuk percepatan penurunan angka stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melibatkan Tanoto Foundation. Sejak 2021, telah dikembangkan program percepatan penurunan stunting berbasis keluarga.
Serta penyusunan modul pencegahan stunting untuk kelas Bina Keluarga Balita hingga peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
“Kami memiliki 15 kabupaten dengan prevalensi stunting yang masih di atas 30 persen, salah satunya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Mau Kuru dalam keterangan, Senin (28/3/2022).
Ia mengatakan, pelatihan konseling Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Anak (PMBA) kepada 15 bidan anggota TPK bisa menjadi model peningkatan kapasitas TPK. Kemudian bisa mendorong mekanisme pengimbasan pengetahuan di masing-masing tim.
Hal yang sama diungkapkan Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation Eddy Henry. Ia mengatakan, tugas TPK mendampingi keluarga berisiko stunting.
“Ini menjadi kunci percepatan penurunan stunting, tapi harus didukung dengan peningkatan kapasitas dan monitoring yang baik,” katanya.
“Ini bisa dibentuk sumber daya yang andal dalam mendampingi masyarakat, khususnya keluarga berisiko stunting. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas sangat dibutuhkan TPK,” imbuhnya.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam sepuluh daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi dengan angka 48,3 persen.
Dari 22 Kabupaten/Kota yang ada di NTT, 21 masih mempunyai angka prevalensi stunting di atas angka rata-rata nasional. Untuk itu dibutuhkan kerja keras untuk mencapai angka 14 persen di tahun 2024, sesuai yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo.
Untuk percepatan, BKKBN membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Saat ini ada 200 ribu TPK atau 600 ribu orang anggota TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan kader KB (Keluarga Berencana). (nas)