INDOPOS.CO.ID – Tuduhan sang ahli penuduh Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu kepada Luhut Binsar Panjaitan sangat tidak merdasar dan penuh muatan politis.
Pernyataan tersebut diungkapkan Deklarator Barisan Nusantara (Barnas) Sandy Patriana Mahura di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Menurut dia, aggapan Luhut Brutus berarti Masinton telah menyamakan posisi Ibu Megawati saat bersama Gus Dur. Masinton secara sistematis melakukan manuver pembusukan dan insinuasi politik secara serampangan dan gegabah.
“Semua yang dilakukan seorang Menteri tidak boleh melebihi kapasitasnya sesuai jabatannya, sehingga tidak ada peran tunggal seorang pembantu presiden,” kata Sandy.
Namun, lanjut dia, seorang pembantu presiden seperti Ketua Partai boleh dilindungi oleh para pembantunya, sebagai bagian dari doktrin logika loyalitas. Seperti halnya Masinton melindungi Partai, Sekjen atau Ketua Umumnya dari serangan publik .
“Itu bahkan menjadi kewajiban dasar seorang pengabdi yang jujur dan tulus,” ungkap Sandy.
Ia menegaskan, kebebasan berpendapat dilindungi oleh norma dan keadaban setiap bangsa modern bahkan di negara paling tertutup dan despotik sekalipun.
“Bahwa demokrasi juga memiliki norma agar tetap berfungsi sebagai satu keharusan dalam menentukan sikap politik suatu bangsa, agar demokrasi tidak mati di tangan para pengusungnya,” ujarnya.
Maka, ide memberikan pendapat diharuskan bagi warga negara dalam rangka stabilisasi politik satu negara,” imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan harusnya mundur dari jabatan. Lantaran telah menimbulkan polemik jabatan presiden 3 periode yang berujung pada aksi mahasiswa, Senin (11/4/2022) kemarin.
“Tanya ke mana tuh Menko yang selama ini, yang bukan bidang politik mewacanakan perpanjangan jabatan presiden dan melakukan, menyebarkan hoaks melalui big data, itu ke mana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan?,” ujarnya.(nas)