BKKBN dan Komisi IX DPR Gelar Sosialisasi Pencegahan Stunting di Pluit Jakarta Utara

bkkbn

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris (dua dari kiri) saat sosialisasi pencegahan stunting di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/4/2022)

INDOPOS.CO.ID – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Komisi IX DPR RI, menggelar sosialisasi pencegahan stunting di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/4/2022).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, pengaruh stunting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dia pun berharap masyarakat dapat melakukan pencegahan stunting pada anak sedini mungkin.

“Dalam kesempatam ini saya mengharapkan kepada warga RW 08 Penjaringan agar dapat memahami apa itu stunting dan dampak buruk nya terhadap anak yang akan dilahirkan oleh seoramg ibu,” kata dia.

Kegiatan sosialiasi yang dilakukan selama tiga jam ini mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat. Setidaknya ada 500 warga yang hadir meliputi usia remaja dan ibu-ibu.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Bina Ketahanan Lansia dan Rentan BKKBN Pusat, Erisman serta dari DPAPP DKI Jakarta, Ibni Sholeh dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun hampir seluruh Indonesia. Pada akhir Maret lalu, Pemerintah Pusat menggelar acara serupa di Provinsi NTT, yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah berkomitmen mempercepat penurunan angka stunting, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen dengan rata-rata penurunan 2,5 persen per tahun dan laju penurunan stunting per tahun menuju 14 persen tahun 2024 sebesar 3,4 capaian angka stunting pada tahun 2021 sebesar 24.4 persen.

Data SSGI 2021, menunjukkan secara Nasional prevalensi Balita Stunted sebesar 24,4 persen dengan 12 provinsi diantaranya; NTT (37,8 persen), Sumatera Barat (33,8 persen), Aceh (33,2 persen), NTB 931,4 persen), Sultra (30,2 persen), Kalsel (30,0 persen), Kalbar (29,8 perseb), Sulteng (29,7 persen), Papua (29,5 persen), Gorontalo (29,0 persen). Maluku (28,7 persen) dan Kalimantan Utara (27,5 persen).

“Mempertimbangkan data-data di atas, maka sebaga nyata komitmen pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, yaitu melaksanakan kebijakan RAN PASTI secara komprehensif dan terintegrasi melalui program dan kegiatan antara K/L serta pemerintah daerah,” ucap Hasto. (ney)

Exit mobile version