INDOPOS.CO.ID – Mulai 17 Mei – 11 Juni 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN). Pelatihan tersebut meliputi Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1.
Hal itu menjadi langkah konkrit KKP mewujudkan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam seluruh sektor pembangunan. Tak terkecuali pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Karenanya, pengembangan SDM kelautan dan perikanan menjadi suatu keharusan bagi tercapainya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal.
“Untuk dapat bersaing, Indonesia harus menyiapkan Smart ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, dan profesionalisme tinggi. Selain itu, ASN juga harus memiliki wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, memiliki keramahtamahan (hospitality), berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas,” tegas Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.
Dia menuturkan bahwa SDM yang cerdas, kompeten dan berdaya saing berperan penting dalam mendukung program prioritas KKP. Hal tersebut tentunya perlu didukung dengan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Kompetensi tersebut didapatkan salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.
Saat ini KKP telah membangun Learning Management System (LMS) yaitu sebuah media pembelajaran digital, hasil kerja sama Balai Diklat Aparatur Kelautan dan Perikanan dengan Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP. Ini yang dikenal dengan nama E-milea dan telah diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sejak Mei 2020. LMS E-milea dipandang menjadi sebuah solusi dan terobosan percepatan pelaksanaan pelatihan modern.
Salah satu pelatihan strategis yang dilakukan melalui LMS E-milea adalah pengembangan kompetensi bagi CPNS KKP dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar. “Tentunya pelatihan harus dilalui dengan baik sehingga peserta dapat lulus dengan hasil maksimal untuk memastikan para CPNS dapat melanjutkan karir di KKP,” terangnya.
Sementara itu, pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional PELP merupakan perwujudan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional PELP, di mana pejabat fungsional wajib mengikuti dan lulus Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional maksimal satu tahun setelah diangkat.
“Pelatihan ini menjadi sebuah upaya dalam membentuk pejabat fungsional yang kompeten yang mampu memahami butir kegiatan secara seksama dalam pelaksanaan tugasnya,” tegas Nyoman.
Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, bidang ini membutuhkan SDM yang kompeten dan berintegritas. Keberhasilan pelaksanaan program prioritas KKP akan berjalan dengan baik dan sempurna apabila didukung oleh proses pengadaan barang dan jasa yang baik sesuai kebutuhan. Nyoman pun berharap melalui Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 ini diharapkan dapat dibentuk pengadaan barang/jasa yang kredibel dan berintegritas.
Dalam laporannya, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilia Pregiwati, menuturkan bahwa peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil diikuti 394 orang. Sedangkan peserta Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berasal dari ASN KKP dan ASN Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan diikuti 81 orang. Sementara peserta Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 diikuti 80 orang. (ney)