INDOPOS.CO.ID – Kuasa hukum anggota DPR inisial DK, M Soleh mengaku heran atas laporan tuduhan dugaan pelecehan dan pemerkosaan kliennya di kepolisian baru muncul tahun 2022.
Sementara konteks tuduhan kasus itu sudah sejak 2018. Kala itu kliennya masih menjabat anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim). Karenanya di balik tuduhan itu bermuatan politis.
“Laporan ini (dengan nomor LI/35/VI/2022/Subdit V tanggal 15 Juni 2022) jelas bermuatan politis,” kata M Soleh di Jakarta, Jumat (15/7/2022).
Ia menyatakan, DK merupakan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) partai di Lamongan yang berhasil meraih suara tertinggi. Kini menjadi legislator di Senayan.
“Ini black campaign. Sebab banyak partai lain yang mengincar posisi itu, karena sebelum dipimpin Pak DK tak pernah lolos ke DPR RI,” tuturnya.
Pihak kepolisian telah memanggil pelapor (B) untuk memberikan klarifikasi. Namun, hingga tadi malam pelapor tidak memenuhi panggilan tersebut.
Sementara, lanjut dia, kasus tersebut tidak terbukti, setelah ditangani dewan kehormatan (Wanhor) partai tiga bulan lalu. Dengan menghadirkan pelapor (staf) dan saksi-saksi.
“Saya mendampingi pak DK dan putusan sidang Dewan Kehormatan partai tidak terbukti. Bahkan, sudah diakui oleh sosok yang mengaku sebagai korban ketika proses di Wanhor Partai Demokrat.” ujarnya.
“Pada persidangan pelapor juga mengatakan tidak memiliki bukti, jelas fakta-fakta aduannya tidak mendukung. Dan saat ini kita masih menunggu keputusan Dewan Kehormatan,” imbuhnya.
Ia mengaku heran dengan kemunculan kembali kasus dugaan pencabulan yang menyeret nama kliennya saat ini. Bila benar terjadi, kasus tersebut seharusnya dilaporkan ke polisi beberapa tahun silam.
“Kok tiba-tiba sekarang muncul. Ada pengakuan pencabulan, ada pengakuan pemerkosaan. Logikanya kalau ada perkosaan, kan saat itu dilaporkan,” imbuhnya. (dan)