INDOPOS.CO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mensukseskan Program Sejuta Rumah dengan mendorong masyarakat untuk tinggal di rumah bersubsidi pemerintah. Untuk menarik minat masyarakat tersebut, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas lingkungan rumah bersubsidi melalui pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) untuk perumahan subsidi di Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Pembangunan rumah bersubsidi dan dukungan pembangunan PSU adalah upaya pemerintah mensukseskan Program Sejuta Rumah untuk mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin (1/7/2022).
Dia menerangkan, program bantuan PSU berupa jalan lingkungan di rumah bersubsidi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengembang perumahan. Penghuni rumah bersubsidi yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tinggal dengan aman dan nyaman dan pengembang juga memiliki jalan lingkungan yang tertata dengan baik dan berkualitas.
“Kami ingin rumah bersubsidi di daerah juga memiliki kualitas jalan lingkungan yang baik. Masyarakat bisa tinggal di rumah bersubsidi yang layak dan terjangkau,” terangnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II Hujurat, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalsel Rudi Yunanto menerangkan, sebanyak 643 unit rumah bersubsidi di Kalimantan Selatan akan menerima bantuan PSU dari Kementerian PUPR. Adapun bentuk bantuannya antara lain jalan lingkungan, drainase, sistem penyediaan air minum dan prasarana dan sarana persampahan. “Anggaran untuk pembangunan PSU ini senilai Rp 4,43 Miliar,” tandasnya.
Dari data yang ada di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan RUK Kalsel Wahyono, bantuan PSU ini akan diterima oleh 10 pengembang perumahan subsidi yang tersebar di lima kabupaten / kota. Adapun sebaran lokasinya berada di Kota Banjarmasin yakni Perumahan Antasari Bintang Residence Tahap 3 (50 unit) dan Ibti Semanda Residence (50 unit), Kabupaten Barito Kuala di Perumahan Griya Anisah Permai III (133 unit) dan Antasari Garden 2 (50 Unit).
Selanjutnya di Kabupaten Balangan berada di Perumahan Rizky Balangan Residence Tahap 3 (50 unit) dan Balai Pangeran Residence (50 unit), Kabupaten Tabalong di Perumahan Linda Regency 10 (91 unit) dan Perumahan Linda Regency 8 sebanyak (59 unit) dan Kabupaten Kotabaru di Perumahan Grand Ar Raudah 7 (50 unit) dan Bamega Town House (60 unit).
“Pembangunan PSU ini diperuntukkan bagi 643 unit rumah dan menggunakan anggaran APBN. Kami harap para pengembang bisa lebih bersemangat dalam membangun rumah bersubsidi,” tandasnya.
Selain itu, Direktur Rumah Umum Komersial (RUK) Fitrah Nur juga mengingatkan tentang administrasi dan pelaporan terkait dengan pengujian bahan material dan pelaksanaan kegiatan di lapangan serta Ia juga menambahkan agar para pengembang menjaga dan mengejar progress pekerjaan karena ini adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke pengembang, sehingga harus jaga bersama.
“Seperti uji beton, uji paving, uji cbr, tetap harus menjaga kualitas dan ketepatan waktu,dan diharapakan kepada pengembang tetap konsisten karna untuk tahun depan kouta yang kami berikan lebih besar bisa maksimal 50 persen dari kapasitas site plan,” tegasnya.
Administrasi kegiatan juga harus dijaga dengan baik karena adminstrasi laporan dalam hal pemeriksaan adalah hal pertama yang dilihat. “Dalam hal pemeriksaan tentu administrasi adalah hal pertama yang dilihat, jangan sampai administrasinya tidak rapi tetapi pelaksanaan fisiknya bagus tetap saja konotasi pelaksanaan proyeknya menjadi kurang baik,” tambahnya.
Bertempat di Kota Banjarbaru, pelaksanaan penandatanganan kontrak pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) antara PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersial Wahyono bersama sepuluh pengembang perumahan subsidi yang tersebar di lima Kabupaten kota yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Kotabaru. Total program bantuan PSU dari pemerintah pusat ini sebanyak 643 unit menggunakan anggaran APBN. Senin (18/7/2022).
Hal tersebut dipastikan setelah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalsel melaksanakan acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus Pre Contruction Meeting (PCM) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.
Pelaksanaan acara ini dihadiri Direktur Rumah Umum Komersial (RUK) Fitrah Nur, Kepala Sub. Direktorat Wilayah I Direktorat Rumah Umum dan Komersil Musrifah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Hujurat via Zoom Meeting dan dihadiri langsung oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Penyediaan Perumahan Kalsel Rudi Yunanto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan RUK Kalsel Wahyono, Kepala Seksi (Kasi) Pelaksanaan Wilayah I BP2P Kalimantan II, Radjiman Ododay, serta perwakilan dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalsel.
Dihadiri juga Ketua Asosiasi Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Kalsel, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Kalsel, Direksi Teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota serta para pengembang penerima bantuan PSU Perumahan MBR. (srv)