INDOPOS.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Kamis (18/08/2022). Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto kepada Mendikbudristek, Nadiem Makarim.
“Sertifikat ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Semoga dengan diterbitkannya sertipikat ini bisa memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadi Tjahjanto juga memaparkan bahwa penyertifikatan Candi Borobudur merupakan bagian dari langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Sekarang ini kegiatan PTSL sudah berhasil mendaftarkan 74% dari seluruh bidang tanah di Indonesia, dari total 126 juta bidang. Penyertipikatan aset Instansi Pemerintah merupakan bagian dari PTSL yang harus segera diselesaikan, agar setiap bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun bersejarah bagi Candi Borobudur. Di awal tahun, Candi Borobudur disahkan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Budha dari seluruh dunia. Kemudian, Candi Borobudur juga ditempatkan sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi Kebudayaan G20 yang akan berlangsung pada bulan September nanti.
“Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Candi Borobudur, semakin lengkaplah upaya kita untuk terus memajukan warisan kebudayaan bangsa,” tutur Nadiem Makarim.
Ia turut menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian ATR/BPN dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyertifikatan tanah Candi Borobudur. “Capaian ini kita peroleh berkat gotong-royong dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak,” ucap Mendikbudristek.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jendral Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari; Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, T. Hari Prihatono; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Andi Herman. (srv)