INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pembekalan pendidikan antikorupsi kepada partai politik (parpol) melalui program politik cerdas berintegritas (PCB) terpadu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rabu (24/8/2022).
Kali ini, KPK membekali puluhan kader Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang merupakan partai ke-16 dari 20 partai nasional di Indonesia yang dijadwalkan.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sejak tahun 2012, KPK fokus pada perbaikan sistem organisasi parpol di Indonesia. KPK melakukan berbagai kajian untuk menutup potensi-potensi yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti dengan program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), peningkatan dana bantuan pemerintah untuk parpol, dan termasuk program pembekalan antikorupsi.
“Korupsi berdampak pada seluruh pembangunan di negeri ini, maka tidak berlebihan jika dikatakan korupsi sebagai extra ordinary crime dan KPK berusaha ikut andil dalam memperbaikinya,” ujarnya.
Menurut Nawawi, selama KPK berdiri sudah banyak tokoh politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Baik dari anggota parlemen maupun kepala daerah yang diciduk KPK lantaran bermain curang saat menjabat.
Ia mengatakan, hal ini dikarenakan adanya mahar politik sebelum para kader mencalonkan menjadi pemimpin, sehingga saat menjabat mereka harus balik modal membayar biaya mahar tersebut.
“Melihat kenyataan tersebut sulit membayangkan Indonesia bebas dari korupsi. Dari wakil rakyatnya sendiri, para kader parpol yang seharusnya menyerap aspirasi rakyat tapi justru menyengsarakannya,” tutur Nawawi.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Amir Arief menambahkan, ada tiga modus utama korupsi politik yang biasa dilakukan oleh para kader. Pertama, penyalahgunaan jabatan. Kedua, momen elektoral. Ketiga, momen pembuat kebijakan.
“Ketiga hal ini biasa dilakukan ketika para calon sudah menduduki jabatannya, lantaran memiliki kekuasaan,” ujarnya.
Oleh karena itu, KPK berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan pendidikan antikorupsi kepada para kader agar tidak terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sangat penting, karena parpol merupakan pilar demokrasi, jika banyak dinodai dengan praktik-praktik korup, maka dapat menghancurkan sebuah peradaban negara.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PKP Yussuf Solichien, Wakil Ketua Umum Aslizar Nurdin Tanjung, Sekretaris Jenderal Syahrul Mamma dan 60 kader PKP.
Pada kesempatan ini, Ketua Umum Yussuf Solichien mengatakan partainya telah berkomitmen untuk menegakkan integritas di setiap kadernya. Jika ada yang melakukan perbuatan korupsi, Solichien mengatakan tak segan-segan akan langsung dipecat.
“Seluruh kader dan simpatisan komitmen apabila ada yang ‘nyeleneh macem-macem’, langsung saya copot dan pecat dari partai,” ucapnya.
KPK akan terus mendorong penguatan integritas parpol. Sebagai institusi, parpol memiliki peran penting dalam menghasilkan para pemimpin dan pejabat publik baik di pusat maupun daerah.
Sebuah organisasi dikatakan berintegritas jika organisasi tersebut membangun sistem untuk membuat individu di dalamnya berintegritas dan memastikan terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi dan tujuan organisasi dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
Harapannya, penguatan integritas internal parpol melalui pendidikan antikorupsi bagi kader dan pembangunan sistem antikorupsi dapat memperkuat parpol sebagai institusi politik yang berintegritas dan menekan korupsi di sektor politik. (dam)