INDOPOS.CO.ID – Sekretaris Majelis Syariah dan Sekretaris Majelis Pertimbangan tidak tahu menahu terkait surat resmi dari Pimpinan Majelis per 22 Agustus 2022 kemarin.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Arwani Thomafi, dalam keterangannya secara daring, Sabtu (27/8/2022).
Menurut mereka, lanjut Thomafi, tidak ada rapat seperti dalam surat tersebut. Untuk itu, ia mengajak semua untuk mengedepankan musyawarah.
“Mari kedepankan tabayun agar partai ini tidak berkonflik lagi,” katanya.
Thomafi mengatakan, penjelasan Kyai Mustofa Aqil Siradj sendiri surat tersebut untuk tabayun dan klarifikasi, bukan untuk terbuka.
“Insya Allah pak Ketum sudah menjadwalkan tabayun dengan beberapa Kyai,” ungkapnya.
“Ini ‘kan bagus sekali. Jadi semula ada hal yang berbeda, kesalahpahaman menjadi jelas, bukan malah digelapkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu,” imbuhnya.
Ia menambahkan, internal partai di DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) bekerja dengan baik. Sebelumnya, Pimpinan Majelis (Majlis Syariah, Majlis Kehormatan, Majelis Pertimbangan) PPP meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya.
Permintaan tersebut tertuang dalam sudat resmi dari pimpinan Majelis yakni Mustofa Aqil Siraj, Muhammad Mardiono, Zarkasih Nur yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022.
Dalam surat dari DPP PPP kepada Suharso itu, pimpinan Majelis menyebut alasan permintaan agar Suharso mundur, yakni adanya kegaduhan di Partai pasca-pidato Suharso Monoarfa dalam forum pendidikan anti korupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022. (nas)
cariin fotonya massa PPP saat kampanye di pemilu 2019 kmrn bud…atau ini aja pengurus PPP saat pendaftaran ke KPU kmrn awal agustus sbgai peserta pemilu