INDOPOS.CO.ID – Aliansi Peduli Pendidikan memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisidiknas) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022. Dan menunda pengesahan menjadi UU Sisdiknas di 2022.
Menurut mereka, RUU Sisdiknas 2022 setara dengan Omnibus Law bidang Pendidikan Nasional. Sebab, menggabungkan tiga UU yakni UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru dan Dosen. Namun pengintegrasiannya tidak tampak jelas, sehingga saat diimplementasikan akan mengalami persoalan di lapangan.
“Banyak hal yang diatur dalam UU Guru dan Dosen maupun dalam UU Pendidikan Tinggi tidak termuat di dalam RUU Sisdiknas ini,” Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji melalui gawai, Selasa (30/8/2022).
RUU Sisdiknas ini juga, menurut dia, cacat unsur legislasi formil. Karena, penyusunan RUU Sisdiknas seperti hantu, sebab tidak transparans, terburu-buru, dan dikerjakan di ruang gelap. Serta tidak melibatkan para ahli dari berbagai bidang, dan lebih parah lagi minimnya kolaborasi yang baik antara kementerian dan para penyelenggara pendidikan di lapangan.
“Belum tersedianya Road Map, cetak biru atau, Grand Design Pendidikan Nasional yang merupakan pra syarat untuk dapat menyusun RUU Omnibus Law Sisdiknas yang efficient dan sustainable,” katanya.
Ia juga menyebut, naskah Akademik dan draf RUU Sisdiknas tidak menunjukkan pemikiran dan konsep besar yang visioner. Melainkan hanya mengabdi pada kepentingan kelompok tertentu. “RUU seperti ini akan menjauh dari tercapainya tujuan pendidikan nasional,” ungkapnya.
Perlu diketahui petisi tersebut ditandatangani oleh: Prof Cecep Darmawan (Guru Besar UPI), Prof Said Hamid Hasan (Guru Besar UPI), Prof Suyanto (Guru Besar UNY), Ki Darmaningtyas (Pengamat Pendidikan), Ahmad Rizali (NU Circle), Satriwan Salim (P2G).
Lalu, Indra Charismiadji (Vox Point Indonesia), Fathur Rachim (Ketua Umum HIPPER Indonesia), Dudung Abdul Qodir (PB PGRI), Ki Bambang Pharmasetiawan (NU Circle), Almizan Ulfa (Aliansi Peduli Demokrasi), Paianhot Sitanggang (KaLitbang HIPPER Indonesia), Aulia Wijiasih (Aliansi Peduli Pendidikan), Rakhmat Hidayat (Dosen Sosiologi UNJ).
Dan Dhitta Puti Sarasvati R (Gernas Tastaka), Karina Adistiana (Psikolog Pendidikan), Ubaid Matraji (JPPI), Rafani Tuahuns (Ketua Umum PB PII), Pangeran Gusti Surian (Ketua Umum PTIC), Wilza Ridani (Pusaka Emas), Mu’min Boli (Mahardika Institute), Catur Yoga M. (Edutech Madrasah), Abdurrohman (AGTIFINDO), M. Ramli Rahim (Ketua JSDI), Anggi Afriansyah (Peneliti Pendidikan BRIN), Doni Koesoema A (Pemerhati Pendidikan), Henny Supolo Sitepu (Yayasan Cahaya Guru), Fauzi Abdullah (Dosen UNJ). (nas)