Kebijakan Kenaikan BBM, DPR Tuding Pemerintah Jahat Kepada Rakyat

bbm

Ilustrasi masyarakat mengisi bahan bakar minyak (BBM). Foto: Dokumen INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tentunya memberatkan rakyat. Dengan kebijakan tersebut pemerintah jahat terhadap rakyat.

Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera di Jakarta, Senin (5/9/2022). Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, momentum kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini tidak tepat.

“Ekonomi rakyat saat ini masih terguncang akibat pandemi Covid-19. Namun, kembali dibebani dengan kenaikan harga BBM,” katanya.

Bahkan dia mengaku heran terhadap pemerintah yang lebih mementingkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan proyek kereta cepat. Bukan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Banyak warga terdampak pandemi Covid-19, tapi kini harus dibebani kenaikan harga BBM,” katanya.

“Kasihan warga, karena kenaikan BBM berat sekali untuk rakyat,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi untuk solar naik dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter. Dan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. (nas)

Exit mobile version