INDOPOS.CO.ID – Kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan S. Parman, Slipi, Jakarta Barat ricuh. Kejadian terjadi saat hendak digelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GPK definitif.
Rapimnas I GPK dibuka langsung oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani telah menetapkan dua keputusan yaitu mengesahkan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PP GPK.
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GPK Kalimantan Barat yang ditunjuk sebagai juru bicara perwakilan PW GPK se-Indonesia Ircham Chandra menegaskan, harus diketahui semua pihak, baik Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP GPK, maupun DPP PPP, GPK merupakan sayap partai PPP yang tertua dari badan otonom (banom) PPP lainnya telah ternodai dari peristiwa ini.
“Bagaimana keadaan ini bisa terjadi, kami para peserta dari berbagai daerah seakan tidak dianggap pengurus PW GPK provinsi di daerah yang sah oleh panitia, padahal kita sudah ikut di arena Rapimnas I,” kata Habib Irham panggilan akrab Ircham Chandra dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).
“Kami meminta hal ini diusut tuntas oleh DPP PPP agar oknum ini jangan sampai menghalangi kegiatan MLB GPK,” imbuhnya.
Kegiatan tersebut sejatinya akan dihadiri Plt. Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono. Sementara itu, Plt Ketua Umum PP GPK, Imam Fauzan Amir Uskara mengungkapkan, dirinya bersalah karena tidak mengetahui adanya anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART) GPK tentang poin-poin dalam pelaksanaan MLB tersebut.
Para Ketua PW yang sudah di Jakarta menerima surat pemberitahuan dari PP GPK bahwa MLB ditunda dengan alasan tidak sesuai AD/ART kalau MLB tetap dilaksanakan, juga dengan alasan ada segelintir penolakan dari beberapa pimpinan cabang (PC) GPK di daerah.
“Surat Penundaan MLB dikeluarkan tanpa melalu rapat pleno pimpinan harian PP GPK, bisa diambil kesimpulan bahwa keputusan PP GPK tersebut bukan keputusan kolektif PP GPK melainkan hanya oknum pengurus di PP GPK di mana oknum tersebut juga ada kepentingan maju untuk menjadi Ketua Umum PP GPK,” ucap Ketua PW GPK Jambi, Afriansyah.
Keputusan Rapimnas yang statusnya lebih tinggi dari keputusan rapat pleno PH PP GPK. Dan anehnya bahwa surat pembatalan MLB juga dikeluarkan tanpa melalui rapat pleno PH PP GPK.
Plt. Ketua Umum memberikan klarifikasi kepada para ketua PW GPK terkait pembatalan MLB. Dan beralasan baru membaca AD/ART ada mekanisme yang belum dilaksanakan sebelum pelaksanaan MLB. Padahal dalam forum rapimnas sudah dipertanyakan oleh peserta rapimnas terkait keabsahan MLB, pimpinan sidang menyatakan sudah sah dan sesuai AD/ART.
Bahkan dari PP GPK menyatakan kalau MLB dilaksanakan setelah rapimnas malam itu juga dari PP sudah menyatakan kesiapan teknisnya.
Kejadian ini membuat PW GPK se Indonesia geram dan hampir membuat situasi MLB memanas, namun dapat diatasi oleh beberapa PW GPK.
Ketua PW GPK Daerah Istimewa Yogyakarta, Toto Yuwono mengatakan, beredarnya surat pernyataan penolakan MLB oleh beberapa pengurus cabang GPK se Indonesia merupakan salah satu alasan tidak digelarnya MLB.
“Ini hanya akal-akalan saja, alasan penolakan PC GPK yang mengatasnamakan PC se-Indonesia tersebut dimobilisir oleh oknum PP GPK,” katanya.
“Kemudian dijadikan salah satu dasar diundurnya sepihak MLB GPK,” tambahnya. (nas)