INDOPOS.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (Rakor GTRA) Provinsi Jawa Tengah, yang diadakan di PO Hotel Semarang, pada Rabu (28/09/2022). Rapat Koordinasi ini mengusung tema “Sinergitas 4 Pilar: Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah”.
“Saya lihat tema Rakor GTRA Provinsi Jawa Tengah ini sudah tepat, tapi berdasarkan pengalaman menyelesaikan konflik pertanahan akan sulit kalau tidak tercipta satu sinergi. Maka perlu ditambahkan satu pilar lagi, yaitu masyarakat. Sehingga, harapan saya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dapat berjalan dengan baik. Dan dengan kuncinya, yaitu komunikasi,” ujar Hadi Tjahjanto.
Hadi Tjahjanto mengimbau kelima pilar dalam GTRA di Provinsi Jawa Tengah agar melakukan kolaborasi dan sinergi demi mewujudkan tanah untuk kemakmuran rakyat. Harapannya, petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bisa tersenyum manis dan benar-benar merasakan kehadiran negara melalui program Reforma Agraria.
Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun Kabupaten se-Jawa Tengah juga diimbau oleh Menteri ATR/Kepala BPN untuk aktif memberikan informasi tentang potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan juga mendorong untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan melalui GTRA. Selain itu, Hadi Tjahjanto juga telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Penataan Agraria untuk menginventarisir tanah-tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) dan tanah telantar untuk segera dijadikan objek redistribusi tanah kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang membuka Rakor tersebut juga memaparkan masalah dan capaian yang ada di Jawa Tengah. “Pak Menteri, saya melaporkan sudah seluruh Kabupaten membentuk GTRA. Mudah-mudahan Rakor ini menjadi efektif dan solusi bagaimana berkomunikasi agar bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita di daerah juga siap untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut,” tutur Ganjar Pranowo.
Lebih lanjut, Ganjar Pranowo juga menyoroti terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia memohon agar Kementerian ATR/BPN harus memerhatikan keseimbangan antara Tata Ruang dan LP2B. Sehingga tidak ada ketimpangan antara keduanya. “Rasanya LP2B ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita juga perlu melindungi LP2B ini. Karena gerusan Tata Ruang ini sangat luar biasa, kalau kita tidak aware soal itu, bisa bahaya” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama melaporkan progres signifikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Jawa Tengah. “Sebelum ada PTSL, tanah terdaftarnya 8,4 juta bidang dari 21 juta bidang. Setelah adanya PTSL, mulai tahun 2017 menjadi 15 juta bidang, artinya naik 30%. Dan saya sangat berterima kasih. Sampai akhir tahun 2022, berarti 5 juta bidang tanah lagi targetnya untuk disertipikasi sampai 2025. Di Jawa Tengah ada 11 tanah eks-HGU dan kami sudah mengusulkan penetapan status. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan 11 masalah ini merupakan capaian luar biasa,” terang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.
GTRA itu sendiri dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. Maka dari itu, rapat ini dilaksanakan guna menyukseskan percepatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria, serta pemberantasan mafia tanah dalam rangka Reforma Agraria untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Andi Herman; Maryana yang mewakili Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, serta anggota GTRA Provinsi Jawa Tengah. (adv)
