INDOPOS.CO.ID – Para calon Pengawas (Cawas) SMA/SMK dan Skh Negeri Provinsi Banten yang diwakili oleh tim 5 dalam waktu dekat berencana akan mengadukan nasibnya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo, karena lambatnya pelantikan yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tanpa alasan yang jelas.
Hal ini dikatakan oleh koordinator tim 5 Cawas Banten, Neli Forikarliana yang juga pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) bidang literasi yang juga salah satu Cawas yang sudah mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Cawas selama 2 bulan di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dan sudah mengantongi sertifikat Pengawas sejak tahun lalu.
“Awalnya kami sebagai guru merasa bangga, senang dan bahagia setelah mengikuti Diklat Cawas, karena dijanjikan oleh Gubernur Banten saat itu bapak Wahidin Halim, bahwa kami akan segera dilantik dan saat itu dibutuhkan 200 orang Pengawas sekolah SMA/SMK dan Skh, namun yang terdaftar hanya178 orang Cawas. Artinya peluang kami besar sekali untuk bisa menjadi Pengawas,” terang ketua wilayah HGBI (Himpunan Guru Bahasa Indonesia) Provinsi Banten ini kepada indopos.co.id, Kamis (27/10/2022).
Namun setelah masa jabatan Wahidin Halim selesai dan digantikan oleh Pj Gubernur Al Muktabar, tidak ada lagi kabar kapan kami akan dilantik sehingga kami para Cawas termasuk para Calon kepala Sekolah menjadi resah, karena adanya kebijakan kebijakan baru dari Pj Gubernur Banten.
“Belum lagi ada rekan kami yang usianya tahun depan memasuki 56 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat lagi untuk dilantik sebagai Cawas. Padahal, perjuangan kami untuk menjadi Cawas ini dimulai sejak tahun 2018 lalu dengan mengorbankan biaya dan tenaga,” cetusnya.
Pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat ke berbagai instansi terkait, termasuk menanyakan langsung alasan mereka belum dilantik kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan DPRD Banten, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.“Bahkan, kami sudah mengirimkan surat untuk audensi dengan Pj Gubernur dan Pj Sekda, namun juga tidak ada respon sama sekali,” imbuhnya.
Para Cawas kata Neli, berpikir apa salah mereka kepada Pj Gubernur Banten sehingga pelantikan terus ditunda tunda. Padahal, informasi yang diterima oleh Cawas dan Calon Kepala Sekolah, dokumen nama nama yang akan dilantik sudah ada di meja Pj Gubernur Banten, namun Pj Gubernur enggan untuk menandatangani dokumen pelantikan.
“Jika sampai akhir Oktober ini tidak ada kejelasan, kami akan melakukan aksi dengan cara yang santun dan intelek, termasuk akan mengadu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo,” tegasnya.
Namun demikian, jika sampai awal November ada aksi lain yang dilakukan oleh Cawas lain, dirinya sebagai tim 5 tidak bisa mencegah, karena mereka juga punya hati dan perasaan dan merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di Banten.
”Beban mental pak, kami di sekolah tidak diberikan jabatan apapun lagi, karena sudah lolos tes dan akan dilantik menjadi Pengawas.Tetapi disisi lain tidak ada kejelasan kapan akan dilantik sehingga membuat teman teman stres, ” tandasnya.(yas)