INDOPOS.CO.ID – Peryataan Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik sebagai modal utama dalam pembangunan hanya sebuah retorika.
Faktanya,banyak teman teman wartawan yang kesulitan untuk meminta informasi kepada Pj Gubernur dan Pj Sekda,termasuk dari pada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Terkait rilis dari biro ARTP itu yang mengatakan bahwa Pj Gubernur menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik modal dalam pembangunan, tetapi faktanya banyak wartawan yang mengeluhkan susahnya meminta informasi kepada kepala Pj Gubernur l,Pj Sekda, Dinas/OPD.
“Saya melihat pesannya jelas, bahwa Pj Gubernur ini memang pandai beretorika dan ahli dalam wacana,” ujar Adib yang juga dosen FISIP Universitas Islam (Unis) Syeh Yusuf Tangerang ini kepada indopos.co.id, Kamis (3/11/2022).
Adib yang juga direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini mengatakan, banyak masalah prinsip dan krusial dalam kebijakan (pelantikan cawas, kepsek, kepedulian pada pendidikan dll) ditutupi dengan bahasa puitis seolah2 baik baik saja.
“Susahnya meminta statemen OPD adalah bukti, bahwa temen temann wartawan menemukan anti tesis, yaitu bertolak belakang dengan kenyataan,” tegasnya.
Adib menambahkan, Pj Gubernur ini seperti The real governor. Dia coba menerapkan metode tangan besi ala pejabat orde Baru dulu. “Semua informasi harus melalui dia, sehingga kepala OPD takut bersuara. Ini namanya pembungkapan secara sistemik,” cetus Adib.
Dikatakan Adib, sepertinya kalau melihat dari berbagai persoalan di Pemprov Banten yang tak kunjung diselesaikan, dirinya menduga Pj Gubernur sedang menyiapkan konfigurasi untuk sebuah kepentingan.
“Saya menduga Pj Gubernur ini dinilai sedang mempersiapkan konfigurasi internal asn untuk sebuah kepentingan. Dia sedang menyortir orang orang yg loyal terhadap dirinya,mengingat masa jabatan Pj Gubernur sangat panjang,” tandasnya. Sebelumnya dalam rillis yang disebarkan oleh Biro ARTP di grup wartawan pemprov Banten, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting untuk terus menjaga dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.
“Keterbukaan informasi publik menjadi penting sekali menjadi modal utama dalam pembangunan. Karena dengan kita saling percaya, maka agenda pembangunan dapat tepat sasaran, bermanfaat dan seterusnya,” ungkap Al Muktabar usai Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat, di Redtop Hotel, Jl Pacenongan No. 72, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2022) lalu. (yas)
