INDOPOS.CO.ID – Tim dokter independen dan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Melalui kuasa hukumnya, Lukas menjamin keamanan tim KPK yang akan memeriksa Lukas di rumah kediamannya.
“Sikap keterbukaan Pak Lukas telah menunjukkan keteladanan yang baik bagi para pejabat Papua lainnya. Kami apresiasi ini,” ungkap tokoh masyarakat adat Papua Ondoafi Ayapo, Enos Deda di Jakarta, Kamis (3/11/2022).
Ia mengatakan, bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak ada satu warga negara yang kebal hukum. Dengan demikian hukum itu tetap dipertahankan dan ditegakkan.
“Jangan sampai dia menganggap diri gubernur, lalu dia bilang ‘siapa yang suruh kamu periksa saya’. Tidak boleh. Jadi, hukum wajib ditegakkan di NKRI ini,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta kepada masyarakat pendukung Lukas yang hingga saat ini masih menjaga rumah Lukas di Koya Tengah untuk tidak menghalang-halangi KPK memeriksa Lukas. Walaupun Lukas, lanjut dia, secara adat dianggap oleh mereka sebagai Kepala Suku yang wajib mereka lindungi.
“Lukas adalah warga negara yang terikat pada hukum yang berlaku di negeri ini. Jadi harus menjunjung tinggi keberadaan hukum dan fungsinya,” katanya.
Terkait desakan dari sejumlah tokoh Papua agar Lukas dinon-aktifkan dari jabatan Gubernur Papua, ia mengatakan hal itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat juga diminta untuk tidak boleh sewenang-wenang menonaktifkan Lukas.
Menurut dia, akan lebih elok jika dalam proses penonaktifan itu, ada sikap ikhlas dari Lukas untuk meletakan jabatannya secara sukarela. Hal itu dilakukan semata-mata agar Lukas lebih berkonsentrasi mengikuti proses hukum di KPK dan menghindari adanya kepincangan dalam mengelola birokrasi di Papua
“Kuncinya, Lukas harus mengangguk, harus ada tanda setuju dari Lukas, sebagai suatu penghormatan kepada Lukas, karena dia sudah cukup baik memimpin Papua dan punya andil dalam menjalankan Otsus Papua,” ujarnya.(nas)