INDOPOS.CO.ID – Richard Ohee, putra sulung pelaku sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Ramses Ohee (alm) angkat bicara soal strategi membangun Papua, termasuk strategi menangani kasus korupsi di Bumi Cenderawasih.
Salah satu strategi menurut Ondofolo Kampung Waena Kabupaten Jayapura ini, yaitu seperti yang ikut digagas oleh mendiang Ramses Ohee ayahnya, yakni melalui pemekaran provinsi (Daerah Otonom Baru/DOB). Sebagaimana diketahui, Provinsi Papua sejak Juni 2022 telah dimekarkan 3 DOB baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
“Terkait dengan pemekaran ini, beliau (alm Ramses Ohee) sudah lama desak Jakarta untuk segera diwujudkan, tapi Jakarta lambat jawab. Sekarang barang (DOB) su jadi, itu strategi. Bangun Papua harus tahu strategi khusus, seperti tiga provinsi yang sudah jadi itu, itu strategi,” ungkap Richard Ohee di Waena dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022).
Melalui pemekaran ini, lanjut dia, akan memberi dampak ke banyak hal, di antaranya adalah penataan ulang dana Otonomi Khusus (Otsus), baik terkait besaran alokasi dananya maupun sistem pengawasannya guna meminimalisir potensi penyimpangan alias korupsi.
Siap juga memberikan strategi khusus terkait penanganan korupsi di Papua. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kantor di Papua serta menggandeng para tokoh adat. Pelibatan para tokoh adat sebagai jaringan kerja KPK di tanah Papua, menurut dia, lantaran para tokoh adat ini kenal secara baik setiap warga yang tinggal di wilayah adatnya.
Dia memberi contoh, sebagai Ondofolo di wilayah adat Waena, hampir semua warga Waena dirinya kenal asal-usulnya, pekerjaannya dan bahkan kehidupan sosialnya. Dalam perangkat Ondofolo, Richard dibantu lima orang Kepala Suku yang juga mengenal semua warga yang tinggal di wilayah para kepala suku tersebut.
“Pemerintah sudah kasih Papua uang yang banyak melalui Otsus. Untuk memudahkan KPK melacak penggunaan uang Otsus, harus ada kantor cabang KPK di sini (Papua), terus jaringan KPK yang di sini,” katanya.
“Jadi, kantor KPK jaringannya orang adat semua. Jadi, KPK tunggu saja di kantor, informasi akan tiba di kantor. Kantor harus ada, mau berantas korupsi (di Papua) tapi KPK kantornya jauh-jauh di sana (Jakarta) buat apa, harus ada cabangnya di sini,” imbuhnya.
Begitupun cara menangani kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, ia meminta lembaga antirasuah itu untuk terlebih dahulu menangkap dan menahan orang-orang terdekat Lukas yang terindikasi menyimpan uang orang nomor satu di Papua itu.
“Beliau (Lukas) biar tenang saja, kita tunggu kesehatannya (membaik) tapi orang-orang sekitar dia harus dibersihkan satu per satu. Orang pencuri itu lebih pintar dari KPK. Kalau (uang) ditaruh di Sekda gampang orang tahu,” ungkapnya
Ia mengaku siap mendukung KPK untuk mendalami orang-orang dekat yang memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas, sepanjang orang-orang dekat yang dicurigai itu berdomisili di wilayah adatnya di Waena.
“Intinya kita semua atas nama rakyat Papua, atas nama Ondofolo setiap kampung, sangat mendukung tindakan KPK untuk memberantas koruptor-koruptor di tanah Papua,” tegasnya. (ibs)