Gaduh Data dan Fakta, PKS: Pemerintah Gagal Urus Beras

beras

Ilustrasi beras di gudang Bulog. Foto: dok INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Kisruh data dan fakta keberadaan beras yang berujung silang pendapat antar pejabat soal kebijakan yang akan diambil menggambarkan buruknya manajemen pangan nasional. Bahkan di 2022 ini Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar soal jeleknya kinerja Bulog yang rugi trilunan rupiah.

“Polemik soal cadangan beras bulog yang kritis, beda pendapat soal data stok beras, pernyataan Mendag Zulhas soal harga gabah sampai alarm krisis pangan oleh badan pangan nasional membuat rakyat capai, ujungnya akan impor,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan Riyono dalam keterangan, Rabu (7/12/2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2022 produksi beras sekitar 32 juta ton, dan diperkirakan masih surplus 1,88 juta ton beras. Sementara konsumsinya 30,2 juta ton.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, tugas yang diberikan Perum Bulog sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengingat per 19 Oktober 2022, stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) hanya mencapai 697.944 ton, jauh dari total stok aman pemerintah untuk akhir 2022 di angka 1,2 juta ton.

“Bahkan dalam Rapat Paripurna Kabinet yang langsung dipimpin oleh Presiden dan Wapres soal beras juga diingatkan kembali, jika data saja gak mampu satu kata antara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan (Bapan) dan Bulog terus gimana mau ambil kebijakan?” ungkapnya.

“Melihat fakta kinerja dan hasil yang muncul di publik semua lembaga dan kementrian tentang pangan maka bisa kita katakan bahwa negara gagal mengurus pangan khususnya beras,” imbuhnya. (nas)

Exit mobile version