INDOPOS.CO.ID – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menganggap, pengaruh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengkhawatirkan jika masuk koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski telah terjadi penolakan dari Partai Gelora.
“Ya, resistensi ada, tapi kecil ya. Kalau PKB dan NasDem tidak. Tetapi yang resistensi itu kan PKS, yang itu sudah ditolak oleh Pandai Gelora,” kata Ujang melalui gawai, Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Mengingat dua partai itu erat kaitannya dengan histori yang sama dan PKS pernah menjadi rumah bagi para kader Gelora. Sementara penolakan tersrbut dinilainya hal biasa karena dukungan keduanya berbeda ketika Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran didukung sejumlah partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres 2024. Di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda dan Gelora.
Setelah penetapan pemenang Pilpres 2024, NasDem telah memutuskan merapat ke koalisi tersebut. Sementara PKB telah memberikan sinyal menyusul bergabung. Sedangkan PKS belum menentukan sikap poltiknya.
“Ya penolakannya wajar, karena dulu mereka bersatu gitu ya dalam sebuah partai, dan Gelora menjadi bagian pecahan dari PKS,” ucap Ujang.
“Jadi ketika misalkan Gelora sudah habis-habisan, mati-matian berdarah-darah memenangkan Prabowo-Gibran dan tahu-tahu PKS di ujung gitu ya, menelikung,” tambahnya.
Bahkan kedatangan PKS jika bergabung dengan pemerintahan mendatang, bakal tidak membuat nyaman Gelora. Sebab, perolehan suara mereka meningkat dari Pemilu 2019.
Suara PKS mendapayt sebanyak 11,49 juta suara atau 8,21 persen, sementara pada tahun 2024 naik menjadi 12,78 juta suara atau 8,42 persen. Sedangkan Gelora hanya meraih 746.335 suara atau 1,02 persen.
“Nah, ketika PKS misalkan jadi masuk ke pemerintahan Perbowo Gibran, maka ya yang terancam adalah Partai Gelora karena PKS punya kekuatan di Parlemen, sedangkan Gelora tidak lolos di Parlemen,” ujar Ujang.
“Itu menjadi sebuah kalkulasi politik, ada resistensi yang kecil, dalam konteks masuknya PKS oleh Partai Gelora,” sambungnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menolak, PKS bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran karena dinilai kerap mengeluarkan narasi bikin gaduh. Terutama ketika kampanye Pilpres 2024.
“PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat,” ucap Mahfuz secara terpisah dalam keterangan resminya, Minggu (28/4/2024). (dan)