Lima Rekomendasi Mencuat di Munas HIPKA 2022

hipka

Suasana Musyawarah Nasional (Munas) III Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) 2022. Foto: Dokumen HIPKA

INDOPOS.CO.ID – Anggota Steering Committee Musyawarah Nasional (Munas) III Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) 2022, Ato’ Ismail menyatakan HIPKA mengeluarkan lima poin rekomendasi eksternal.

“Agar pemerintah dapat mengoptimalkan peran dan menyelesaikan persoalan di bidang ekonomi, maka pengusaha di HIPKA menyampaikan rekomendasi di acara Munas III HIPKA 2022,” ujar Ato’, Kamis (8/12/2022).

Pengusaha properti asal Kalimantan Barat itu menyebutkan, poin pertama dari kelima rekomendasi itu adalah penguasaan sumber daya alam (SDA) jangan hanya diberikan kepada segelintir konglomerat, tapi harus diberikan kepada banyak pengusaha pribumi dan pengusaha menengah serta pengusaha HIPKA.

“Ini supaya terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Kedua, kemandirian ekonomi nasional setidaknya dapat memenuhi sendiri kebutuhan nasional sandang, papan dan energi serta sembako. Tentu, dalam pelaksanaannya harus melibatkan banyak pengusaha pribumi, HIPKA dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, program rumah subsidi perlu terus dilakukan dengan perbaikan agar lebih baik pelaksanaannya. Mulai dari harga agar disesuaikan karena terjadi kenaikan harga bahan bangunan serta adanya kenaikan upah minimum provinsi (UMP), Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar melakukan subsidi dalam menyediakan listrik khusus untuk menyukseskan program rumah subsidi.

“Kemudian pengurusan izin agar dipersingkat dan dipermudah mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pertanahan Nasional, pemerintah kabupaten, pemerintah kota hingga yang lainnya. Termasuk pemberian bantuan PSU kepada developer rumah subsidi dapat diberikan kepada developer yang siteplan-nya membangun minimal 50 rumah ke atas,” bebernya.

Poin keempat menyebutkan pemerintah harus melindungi dan membimbing UMKM sehingga menjadi tuan rumah di negara sendiri dan menjadikan banyak pengusaha besar baru agar terjadi pemerataan pembangunan.

“Terakhir, pemerintah harus melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam proyek IKN (Ibu Kota Negara),” sebutnya. (rmn)

Exit mobile version