INDOPOS.CO.ID – Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis mengkritisi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan jajarannya. Pasalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya berkutat di jargon sepanjang 2022, tanpa ada implementasi program yang membumi.
“Semangat baru KKP rebound dan blue economy seharusnya dilaksanakan sesuai rencana, namun kita bisa melihat, hal ini belum terealisasi di tahun 2022′” Ujar Hasbil Mustaqim Lubis Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Rabu (4/1/2023).
KKP selama tahun 2022 tidak memiliki kegiatan yang menonjol dan agresif terhadap pertumbuhan ekonomi perikanan dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Jargon semangat baru KKP Rebound dan Blue Economy belum belum terlaksana sesuai rencana. KKP Rebound dengan maksud guna menciptakan semangat kebangkitan, pembenahan tata kelola dan peningkatan kinerja harus didukung karena banyak permasalahan sebelumnya terutama minimnya investasi di sektor perikanan dan mandeknya pertumbuhan industri perikanan akibat dari pembatasan dan regulasi yang sangat menghambat usaha di sektor perikanan.
Program Ekonomi Biru diharapakan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan terukur, namun sampai akhir tahun 2022 tidak ada perkembangan yang berarti tentang program ini. Masyarakat perikanan tidak merasakan manfaatnya dan baru terlihat sebagai sebuah program normatif saja. Bukan main-main target yang hendak dicapai KKP yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara bertahap sampai tahun 2024 mencapai 12 triliun, ini bukan angka yang kecil buat KKP karena selama ini PNBP KKP tidak pernah melebihi 1.2 Triliun tiap tahunnya. Angka ini tentunya sangat tinggi bahkan naik sampai 10 kali lipat dari realisasi penerimaan di tahun 2022 sekitar 1,2 Triliun.
Beberapa masalah yang muncul di tahun 2022, Program Maluku Lumbung Ikan Nasional yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden tidak ada realisasi apa pun dan bagaimana kelanjutannya juga tidak ada kejelasan baik dari KKP maupun dari Kemenko Marves. Industri perikanan dan ekspor hasil perikanan belum ada peningkatan yang signifikan, sementara nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap sangat merasakan kenaikan harga BBM yang secara otomatis meningkat biaya operasional kapal di laut. Kenaikan ini tentunya memberatkan bagi nelayan karena hampir 70% komponen biaya operasional kapal dari BBM, sampai saat ini tidak ada solusi dan sangat membebani usaha di sektor ini.
“Ya kita bisa lihat, salah satu contoh, program maluku lumbung ikan nasional yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden, tidak ada gaungnya hingga kini dan bagaimana kelanjutannya juga tidak ada kejelasan baik dari KKP maupun dari Kemenko Marve” tegas Hasbil.
Selain itu Program Kampung Budidaya yang berbasis komoditas ekspor dan pembangunan kampung perikanan serta Kampung Nelayan Maju hanya kegiatan yang dampaknya belum dirasakan selain dari penerimaan bantuan-bantuan dari Pemerintah. Kegiata Bulan Cinta Laut yang dicanangkan KKP di beberapa daerah dan dihadiri oleh Presiden merupakan program yang bagus karena untuk kebersihan laut dan pantai dari sampah, namun ke depannya bagaimana ini bisa terkoordinasi dengan baik karena harus melibatkan banyak unsur baik pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha.
Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tahun 2023, sebaiknya fokus kepada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Program Perikanan Terukur, Kampung Budidaya, Kampung Nelayan dan Bulan Cinta Laut harusnya didrive menjadi program revolusi yang agresif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umunya.
“Sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tahun 2023 fokus kepada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tutup Hasbil. (ney)